SAMARINDA: Sebanyak 16.823 mahasiswa baru akan menerima manfaat pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui program pendidikan tinggi gratis atau Gratispol, yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Program ini memasuki tahap implementasi konkret dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltim dan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di Ruang Rapat Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin, 16 Juni 2025.
Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran Gratispol yang telah diresmikan pada 21 April 2025.
Program ini merupakan bagian dari janji politik Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang bergerak cepat merealisasikannya dalam waktu kurang dari empat bulan setelah dilantik.
Tujuh PTN yang terlibat dalam kerja sama tahap awal ini meliputi:
* Universitas Mulawarman
* Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris
* Politeknik Negeri Samarinda
* Poltekkes Kemenkes Kaltim
* Politani Samarinda
* Politeknik Negeri Balikpapan
* Institut Teknologi Kalimantan
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang memimpin langsung penandatanganan, menyatakan bahwa kerja sama ini memungkinkan Gratispol segera berjalan berkat basis data mahasiswa baru yang telah terverifikasi.
“Inilah wujud kesungguhan Pemprov Kaltim untuk membangun generasi emas. Kita bersinergi dengan PTN yang sudah memiliki data mahasiswa baru,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa karena pengesahan APBD 2025 telah dilakukan sebelum pelantikan gubernur, maka pendanaan program dilakukan secara bertahap.
Pemerintah menargetkan mahasiswa semester dua hingga delapan juga akan mendapatkan manfaat serupa mulai tahun depan.
“Tahun depan semester 2 sampai semester 8 juga akan mendapat bantuan pendidikan gratis,” tegasnya.
Berdasarkan skema yang disepakati, PTN berkomitmen tidak memungut UKT dari mahasiswa baru selama total biaya kuliah masih dalam batas subsidi yang ditetapkan pemerintah.
Jika terdapat selisih biaya, mahasiswa hanya menanggung kelebihannya.
Adapun mahasiswa yang telah membayar UKT sebelum pelaksanaan program seperti sekitar 1.000 mahasiswa Universitas Mulawarman, akan memperoleh pengembalian dana sesuai dengan ketentuan masing-masing perguruan tinggi.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menyebut keberhasilan ini sebagai hasil koordinasi yang baik antarlembaga.
“Realisasi program ini sangat cepat. Sejak Februari, hanya dalam tiga bulan kita sudah sampai tahap penandatanganan PKS,” jelas Dasmiah.
Gratispol menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi gratis berbasis regulasi dan kemitraan langsung dengan PTN.
Saat ini, pemerintah juga tengah menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai dasar pengelolaan dana bantuan, agar sesuai dengan sistem keuangan daerah serta menjunjung prinsip transparansi.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penghapusan biaya kuliah, melainkan langkah strategis dalam membangun SDM unggul sebagai fondasi masa depan Kalimantan Timur.
“Tujuan dari Gratispol bukan hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sejalan dengan kesiapan Kaltim menghadapi transformasi besar sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi