SURABAYA: Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia melaksanakan “Maritime Security Exercise and Workshop” di Surabaya, 11-13 Juni 2024.
Kegiatan ini diikuti 62 peserta berasal dari berbagai instansi diantaranya 4 Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama, Auditor ISPS Code, Disnav Surabaya.
Pangkalan PLP Tanjung Perak, Polri, Satuan Siber TNI, Kemenhan, Lantamal V Surabaya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Bea & Cukai Jatim, PT Pelindo I-IV, perusahaan pelayaran, pihak fasilitas Pelabuhan, dan Recognized Security Organization (RSO). Demikian siaran pers yang diterima narasi.co, Rabu (12/6/2024).
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Jon Kenedi mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengungkapkan, “Maritim Security Exercise & Workshop” ini merupakan workshop dan simulasi respon atas ancaman keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
Ini juga sebagai upaya menghadapi tantangan, ancaman, terkait kode keamanan internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security/ISPS Code).
“Kerja sama dalam bentuk exercise & workshop dengan Kedubes Amerika ini, menjadi wujud nyata dari komitmen Direktorat KPLP,” tuturnya.
Diharapkan kerja sama ini memperkuat sinergi antarlembaga dan antar negara serta meningkatkan kapabilitas dan kesiapsiagaan, kami dari tantangan & ancaman terkait ISPS Code.
Ia menjelaskan, dalam menjaga keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan serta memastikan kelancaran operasional, ISPS Code adalah langkah yang sangat strategis untuk diterapkan.
Sejak pemberlakuan ISPS Code pada 1 Juli 2004, Ditjen Hubla selaku Designated Authority secara terus menerus melakukan upaya untuk memastikan penerapan aturan keamanan internasional secara optimal terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan.
“ISPS Code memberikan landasan yang kuat dalam mengatur dan melaksanakan tindakan keamanan yang efektif,” ujarnya.
Hal ini, tidak hanya berdampak positif pada fasilitas pelabuhan di Indonesia. Tapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga, keamanan seluruh infrastruktur maritim di mata dunia.
Tantangan keamanan maritim semakin kompleks dan membutuhkan tindakan yang tegas serta sinergi dari semua pihak terkait.
Ia pun berharap dengan diselenggarakannya workshop ini, melibatkan para praktisi dari jajaran pemerintahan AS.
Para peserta akan memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik terbaik dan strategi inovatif dalam mengelola keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
“Workshop ini juga menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, informasi dan teknologi terkini,” tambahnya.
Hal ini guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan keamanan dalam sektor maritim.
Pada kesempatan yang sama, Konsul Jenderal (Konjen) Amerika Serikat di Surabaya, Jonathan Alan, mengatakan, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang kuat dan telah terjalin sejak lama, begitu pula dalam penjagaan dunia maritim.
“Dalam menerapkan ISPS Code, diperlukan suatu konsistensi dan terobosan baru dalam menciptakan keamanan fasilitas pelabuhan yang optimal yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi maritim Indonesia,” ucapnya.
Lanjut Jonathan, Amerika sangat terbuka jika kerja sama yang dijalin dengan Indonesia, akan lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan skenario, koordinasi, maupun logistik.
“Kedepannya, kami juga berencana akan mengirimkan lebih banyak delegasi ke Indonesia untuk dapat sharing knowledge terkait ISPS Code. Ini menandai perayaan kemitraan antara AS dengan Indonesia yang sudah berusia 75 tahun” pungkas Jonathan.(*)