JAKARTA: Untuk menjamin keberlanjutan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong terbentuknya ekosistem pembiayaan awal yang kondusif melalui kolaborasi strategis dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
Hal ini disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi saat membuka Rapat Koordinasi terkait Skema Pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih melalui KSP di Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.
“KSP yang existing saya minta untuk terlibat aktif dalam mendukung pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih. Fokus kita saat ini adalah keberlangsungan program strategis ini,” tegas Menteri Budi Arie.
Menurut Budi Arie, selain KSP, terdapat sejumlah lembaga potensial lain yang dapat dimaksimalkan perannya, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan bank anggota Himbara.
Ia menegaskan bahwa KSP tidak hanya berperan dalam penyaluran pembiayaan, namun juga harus memberikan pelatihan, asistensi manajemen, dan pendampingan usaha.
“Daya saing KSP harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan bank komersial. Ini penting agar program ini berdampak langsung dan nyata bagi masyarakat desa,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sudah beroperasi pada akhir Oktober 2025, yang akan dideklarasikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Hari Koperasi Nasional di Klaten, 19 Juli 2025.
Saat ini, telah ada komitmen pembiayaan dari beberapa KSP/KSPPS untuk 19 unit Kopdes/Kel percontohan, antara lain:
* KSP Makmur Mandiri (2 unit)
* KSPPS Nusa Ummat Sejahtera (2 unit)
* KSP Sahabat Mitra Sejati (2 unit)
* Kopsyah Benteng Mikro Indonesia (3 unit)
* KSP Mitra Dhuafa (2 unit)
* KSP Kopdit Pintu Air (3 unit)
* KSP Nasari (3 unit)
* KSP TLM Indonesia (2 unit)
Wilayah percontohan meliputi Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.
Sekretaris Kemenkop UKM Ahmad Zabadi menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi nasional, khususnya di tingkat desa.
“Kopdes/Kel Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tapi alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa,” katanya.
Zabadi menjelaskan bahwa skema pembiayaan yang tengah disusun akan menggunakan model kerja sama usaha antara KSP dan Kopdes/Kel, dengan KSP menentukan lokasi percontohan.
Pemerintah juga tengah merancang skema pembiayaan ideal berdasarkan pengalaman LPDB, termasuk jaminan, masa tenggang (grace period), dan suku bunga 6 persen.
“Pembahasan lebih mendalam akan dilaksanakan kembali rapat tindaklanjut untuk membahas skema pembiayaan yang mengacu pada pengalaman percontohan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB): pemberian jaminan, grace period, serta suku bunga sebesar 6%,” ucap Zabadi.
Ahmad Zabadi meyakini, sekarang masih banyak KSP yang memiliki likuiditas berlebih dan siap menyukseskan program strategis nasional seperti Kopdes/ Kel Merah Putih.
Zabadi berharap sinergi lintas lembaga, terutama dengan lembaga pembiayaan, dapat menempatkan Kopdes/Kel sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu mengatasi masalah-masalah desa seperti kemiskinan, stunting, dan akses layanan dasar.
“KSP di desa tidak boleh kehilangan momentum. Ini saatnya mereka bertumbuh dan berkontribusi maksimal dalam transformasi ekonomi desa melalui Kopdes/Kel Merah Putih,” tutup Zabadi.