BONTANG : Jalan RE Martadinata, Loktuan, Bontang Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) kini menjadi sorotan publik setelah banyaknya keluhan terkait kerusakan yang semakin parah.
Kondisi jalan yang penuh lubang dan tidak rata telah mengakibatkan sejumlah pengendara tergelincir, terutama saat hujan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang sebelumnya telah melakukan perbaikan tambal sulam di beberapa bagian jalan tersebut.
Namun, perbaikan ini hanya bertahan sebentar sebelum kerusakan kembali terjadi, terutama akibat beban kendaraan berat yang melintas setiap hari.
Menanggapi masalah ini, Anggota DPRD Bontang Ubaya Bangawan mengungkapkan keprihatinannya dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas.
Menurutnya, solusi tambal sulam yang diterapkan sebelumnya tidak lagi memadai dan tidak mampu menahan beban lalu lintas yang berat.
“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keselamatan warga. Tambal sulam tidak lagi cukup,” ucap Ubaya saat diwawancarai melalui telepon, Jumat (13/9/2024).
Ubaya menegaskan perbaikan jalan di Loktuan harus dilakukan secara permanen dan menggunakan konstruksi yang tahan lama mengingat beban lalu lintas berat yang sering kali membuat kerusakan kembali.
Ubaya juga menambahkan Dinas PUPR perlu mempertimbangkan solusi yang lebih efektif, seperti pengecoran ulang jalan dengan material berkualitas tinggi agar tidak cepat rusak.
Secara teknis, Ubaya menyerahkan urusan tersebut kepada Dinas PUPR. Namun, ia mengingatkan bahwa perbaikan jalan ini sangat vital, mengingat akses jalan ini melayani pelabuhan, masjid terapung, serta mobilitas tinggi dari perusahaan-perusahaan besar di sekitar lokasi, seperti PT Pupuk Kaltim dan Badak LNG.
Legislator Partai Golkar ini meminta pemerintah untuk memastikan pengerjaan proyek dilakukan tepat waktu dan tidak mengganggu mobilitas warga maupun angkutan barang.
“Kami meminta pemerintah memantau dengan ketat agar kontraktor yang ditunjuk benar-benar menyelesaikan pekerjaannya sesuai kesepakatan,” ujar Ubaya.
Ubaya juga berjanji akan mengawal proyek ini dalam pembahasan anggaran 2025.
“Jika pada 2024 hanya dilakukan perbaikan sementara, di tahun berikutnya harus ada solusi permanen,” tutupnya.(*)