SAMARINDA: Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa proses penyusunan prognosis Rancangan APBD 2026 dan Perubahan APBD (P-APBD) 2025 tidak bisa menjadi tanggung jawab satu pihak saja.
Ia menyebut bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus dilibatkan secara aktif dan terpadu dalam proses perencanaan anggaran tersebut.
Pernyataan itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim yang digelar pada Rabu, 28 Mei 2025.
“Prognosis ini seharusnya sudah kita mulai dari bulan Mei ini sampai Agustus nanti. Idealnya seluruh OPD harus sudah menyusun targetnya sejak sekarang,” ujar Sabaruddin.
Sebagai mitra kerja BPKAD dan Bapenda, Komisi II DPRD Kaltim saat ini tengah fokus mengawal penyusunan prognosis keuangan daerah.
Namun, Sabaruddin menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda Kaltim dalam rapat, yang menurutnya menghambat pembahasan isu-isu strategis terkait potensi dan prediksi pendapatan daerah.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda. Ini penting karena mereka adalah leading sektor yang seharusnya menyampaikan secara detail bagaimana perkembangan dan prediksi sumber-sumber pendapatan daerah,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi minimnya data rinci yang disampaikan oleh BPKAD, terutama terkait realisasi anggaran.
Ia menilai kehadiran langsung kepala dinas dalam rapat-rapat berikutnya sangat penting agar pembahasan bisa berjalan lebih mendalam dan akurat.
“Kami berharap ke depan yang hadir adalah kepala dinasnya langsung agar tidak sekadar menyampaikan garis besar, tapi juga bisa menjawab secara teknis,” jelas politisi dari Partai Gerindra itu.
Komisi II dijadwalkan akan menggelar pertemuan lanjutan dengan Bapenda dalam waktu dekat untuk menggali lebih jauh rencana kerja dan proyeksi pendapatan daerah ke depan.
Sabaruddin menekankan bahwa perencanaan anggaran yang matang, tepat waktu, dan berbasis data akurat sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Kaltim.