Bontang – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang kecewa lantaran inspeksi mendadak (sidak) yang dilaksanakan per semester (Januari-Juni) tidak direspon oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina saat di ruang kerjanya Sekretariat DPRD Bontang, Senin (2/8/2021).
“Sejauh ini kita sangat kecewa dengan kerja Dinas PUPR. Apa yang kita sidak selama ini tidak ada satu pun yang terakomodir pembangunannya. Cara seperti ini seolah tidak menghargai bahkan tidak mendengar keluhan rakyat,” kesal Amir Tosina.
Dirinya mengatakan, karena hal ini DPRD khususnya Komisi III akan mendapatkan sorotan sebagai penyambung lidah masyarakat.
“Kami sebagai wakil rakyat, khususnya Komisi III akan disoroti dan dinilai negatif oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia pun menambahkan pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) ini, untuk mengetahui kendala yang dihadapi, namun jawaban yang diberikan masih kurang tepat.
“Kami sudah memanggil Dinas PUPR untuk mengetahui kira-kira apa penyebabnya? Namun jawabnya karena pandemi Covid-19 serta kurangnya tenaga skill. Ini kan jawaban yang tidak tepat sama sekali. Masa selama enam bulan tidak ada satu pun yang terealisasi,” ungkapnya.
Namun pihaknya tetap mengimbau agar hal ini tidak terjadi lagi dan diharapkan Dinas PUPR dapat memperbaiki kinerjanya.
“Kita harap dalam jangka waktu ke depan sebelum akhir tahun Dinas PUPR dapat memperbaiki kinerjanya. Ini perlu dilakukan agar kita maupun pemerintah kota jangan hanya sekadar janji kepada masyarakat,” pungkasnya
Adapun tidak terakomodirnya hasil sidak dibuktikan dengan serapan anggaran APBD oleh Dinas PUPR hanya Rp25 miliar dari yang dianggarkan senilai Rp131 miliar atau terserap hanya 19 persen.