JAKARTA: Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, tidak hanya dapat menjadi bagian dari rantai pasok bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga berperan sebagai pengelola dapur.
Pernyataan ini disampaikan Menkop Budi Arie usai Rapat Koordinasi membahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Pangan), Kamis, 26 Juni 2025.
“Itu semua bisa dilakukan melalui Kopdes/Kel Merah Putih. Kita tunggu Perpres-nya,” ujar Budi Arie.
Sebelumnya, hanya yayasan yang dapat bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun dengan terbitnya Perpres MBG nanti, koperasi akan memiliki kesempatan yang sama untuk membangun SPPG serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung program MBG.
“Koperasi akan diberi peran lebih luas untuk melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan MBG sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025, Diktum 7 Nomor 15,” jelas Budi.
Lebih jauh, Budi Arie menjelaskan bahwa koperasi sekunder dapat berperan sebagai agregator koperasi primer produsen bahan pangan, sekaligus sebagai konsolidator produk dari anggota seperti petani dan nelayan.
Dengan begitu, koperasi tidak hanya menjamin penyerapan hasil produksi tetapi juga turut menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
“Kopdes/Kel Merah Putih bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG, sekaligus mendukung tugas Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas),” tambahnya.
Kementerian Koperasi juga tengah mendorong agar muatan Perpres ini benar-benar mengacu pada mandat Inpres 9/2025, dengan menekankan peran koperasi sebagai garda terdepan pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan. Pembentukan Satgas MBG di daerah juga akan didorong, mengikuti model Satgas Percepatan Kopdes Merah Putih.
“Intinya, Perpres MBG akan memaksimalkan peran koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih,” tegas Budi.
*284 Koperasi Telah Bermitra, 13 Sudah Jadi Dapur SPPG*
Hingga saat ini, tercatat 284 koperasi telah bermitra sebagai pemasok MBG, 319 koperasi sedang dalam proses pengusulan, 59 koperasi mengajukan kemitraan, serta 13 koperasi telah ditetapkan sebagai SPPG dan tengah menunggu verifikasi lanjutan dari BGN
Langkah ini disebut sebagai tahap awal untuk pelibatan koperasi dalam sistem pangan nasional.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa hingga kini telah berdiri lebih dari 1.800 SPPG dengan 5,5 juta penerima manfaat, dan anggaran yang terserap mencapai Rp5 triliun.
“Kita sedang mengebut Perpres percepatan. Target kita adalah 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini,” ujarnya.
Zulkifli Hasan optimistis Perpres tentang tata kelola MBG dapat selesai dalam waktu dekat agar program dengan total anggaran Rp121 triliun ini bisa segera digerakkan secara optimal.