SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hartono Basuki, menyoroti belum meratanya distribusi tenaga pendidik sebagai penyebab utama ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Selasa, 10 Juni 2025, ia mendesak agar pemerataan guru berkualitas tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menjangkau daerah pedalaman dan pinggiran.
Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025–2026 yang dimulai 16 Juni mendatang, Hartono menilai terjadinya penumpukan pendaftaran siswa di sekolah-sekolah unggulan di kota besar seperti Balikpapan mencerminkan adanya ketimpangan serius dalam layanan pendidikan.
“Kenapa anak-anak dari Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser ingin sekolah di Balikpapan? Karena mereka melihat kualitas pendidikan yang lebih baik. Ini terjadi karena distribusi tenaga pendidik belum merata,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia menegaskan, jika filosofi pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kualitas pengajar seharusnya juga dirasakan oleh siswa di seluruh pelosok Kalimantan Timur.
“Saya harap dinas tidak terus-menerus menempatkan tenaga pendidik terbaik hanya di kota. Harus ada transfer ke wilayah pedalaman agar kualitas pendidikan bisa merata,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Selain soal distribusi guru, Hartono juga menyoroti minimnya pengawasan terhadap sekolah swasta. Menurutnya, meskipun Disdikbud memiliki kewenangan intervensi terhadap sekolah negeri, pengawasan terhadap sekolah swasta dalam hal kualitas pengajar masih sangat terbatas.
“Banyak sekolah swasta kualitas tenaga pendidiknya tidak memadai. Ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus. Harus ada kebijakan yang menyentuh persoalan ini,” katanya.
Hartono juga menyoroti kurangnya data akurat mengenai berapa banyak lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri maupun swasta. Ia menilai ketidakjelasan ini dapat menghambat perencanaan kebijakan pendidikan ke depan.
“Kita belum tahu pasti berapa persen anak-anak yang tidak sekolah karena tidak tertampung. Ini harus menjadi catatan bersama dalam membangun infrastruktur pendidikan ke depan,” ungkapnya.
Sebagai langkah strategis, Hartono mendorong redistribusi tenaga pendidik berkualitas ke daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan pendidikan. Menurutnya, pemerataan guru akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan di kota besar.
“Kalau tenaga pendidik yang bagus juga ada di daerah, orang tua tidak akan berbondong-bondong ingin anaknya sekolah di kota. Kita harus mendorong langkah konkret untuk membenahi ketimpangan ini,” tutup Hartono.