YOGYAKARTA: Keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024, boleh saja tapi jangan dipakai untuk gerakan-gerakan politik ditengah menghangatnya transisi pemerintahan.
Hal tersebut diingatkan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) MPO Mahfut Khanafi, usai acara Dialog Publik Menelaah Kebijakan Inovasi Haji 2024 digelar PB HMI di Asrama Haji Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024).
“Kenapa itu tejadi di 2024? Kenapa 2023 tidak ada narasi tentang pansus, bahkan di haji-haji sebelumnya?,” tanya Mahfut seraya menambahkan, apakah ini karena ada momentum politik atau tidak, biar publik yang menilai.
Dikatakan, setidaknya melalui kegiatan-kegiatan ini ada narasi positif yang muncul dari kami selaku oraganisasi mahasiswa,
“Soal Pansus Haji tentu kami berpesan, terkait fakta di lapangan itu benar atau tidak, akan muncul opini publik yang menilai mau tidak mau opini publik akan muncul dalam berbagai versi karena ini mendekati momentum transisi pemerintahan,” ujarnya.
Ditambahkan, terlepas benar atau tidak, itu silakan dibuktikan diproses hukum nanti. Setidaknya jangan bikin gaduh dalam hal narasi haji, karena orang Indonesia itu selalu bahagia setelah pulang haji.
Menurutnya, pansus haji kali ini juga kontroversial. Karena pansus haji ini terjadi menjelang transisi pemerintahan. Sehingga, opini publik dengan sendirinya mengarah ke hal politis.
Di sisi lain, terkait penyelenggaraan haji 2024, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah.
“Kalau seandainya kita berbicara fakta tentu pesan kita kepada Kementerian Agama (Kemenag) yaitu teruslah memberikan pelayanan baik dalam hal haji, yang sudah baik ini ditambahi lagi,” katanya.
Adapun PB HMI menggelar acara dialog publik tersebut, menyusul operasional pelaksanaan haji 2024 telah resmi ditutup oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada hari Kamis (25/7/2024).
Acara dialog publik ini digelar untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat terkait persoalan pelaksanaan haji dengan harapan bisa memberikan informasi yang valid.
“Kami dari PB HMI MPO ingin menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat karena per hari ini dialog terkait haji itu jarang dilakukan,” katanya.
“Karena banyak juga informasi yang kemudian harus kita luruskan terutama terkait Pansus Haji. Harapannya melalui kegiatan ini kita bisa memberikan informasi yang valid. Ada klarifikasi dan konfirmasi antara masyarakat dan pemerintah melalui perwakilannya,” katanya.
Hadir dua narasumber yaitu Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Al Makin dan Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj. Selain masyarakat dan pengurus HMI.
Juga Kepala Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ahmad Bahiej.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa PB HMI ke depan akan terus melanjutkan kegiatan seperti ini untuk mendorong dan menginformasikan pembahasan mengenai masalah dan persoalan kompleksitas ibadah haji, tidak hanya hari ini namun juga tahun-tahun berikutnya.(*)