Bontang – Anggota Komisi I DPRD Bontang Irfan menilai tenaga kontrak daerah (TKD) perlu dievaluasi sebab membebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Bontang, tercatat hingga kini TKD sebanyak 2.273 orang dengan penggajian dari APBD akan sangat membebankan daerah.
“Oleh karena itu harus dievaluasi kembali, sebab angka ini bukan sedikit,” kata Irfan saat ditemui awak media di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (2/8/2021).
Adapun evaluasi yang dimaksud merupakan evaluasi kinerja TKD sebab belum tentu semua yang ditempatkan dapat bekerja maksimal.
“Sebab ada organisasi perangkat daerah (OPD) memang betul-betul sangat banyak tenaga kontraknya, seperti di kecamatan dan kelurahan itu numpuk-numpuk dan hampir tidak ada kegiatan,” kritik Irfan.
Menurutnya, untuk apa memperbanyak jumlah namun tidak mempunyai kualitas, sehingga sekadar menambah beban saja.
“Harapan saya pemerintah segera lakukan evaluasi, jika terus berkelanjutan dampak terhadap APBD bakal lebih buruk,” pungkasnya