JAKARTA : Indonesia baru saja pergantian Kabinet, meskipun demikian perekonomian domestik masih terlihat stabil.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers acara APBN Kita, Jumat (8/11/2024), mengungkapkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,95 persen, agak sedikit di bawah yang ditargetkan.
Sri Mulyani Indrawati juga mengaku, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit, yang hingga Oktober 2024 mencapai Rp309,2 triliun atau 1,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), per Oktober 2024. Namun, defisit berada dalam posisi masih terkendali.
Dikatakan, pendapatan negara hingga Oktober 2024, mengalami pertumbuhan 0,3 persen senilai Rp2.247, 5 triliun.
Ini setara dengan pencapaian 80,2 persen dari yang ditargetkan APBN 2024.
“Postur defisit APBN 2024 dirancang sekitar 2,29 persen dari PDB, jadi defisit bulan Oktober 2024 lebih kecil dari APBN yang diundangkan yang mencapai Rp522,8 triliun,” kata Sri Mulyani.
Oktober 2024 pendapatan negara mencapai Rp2.247,5 triliun atau sekitar 80,2 persen dari target, atau meningkat 0,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy).
Sementara untuk belanja negara mencapai Rp2.556,7 triliun atau mencapai 76,9 persen dari pagu APBN, atau meningkat 14,1 persen secara yoy.
Sedangkan untuk keseimbangan primer mencapai Rp97,1 triliun, atau 380,8 persen dari pagu anggaran atau meningkat 73,5 persen.
Soal pajak, Wakil Menkeu Anggito Abimanyu mengatakan, untuk penerimaan hingga Oktober 2024 mencapai Rp1.517,53 triliun atau 76,3 persen dari target.
“Penerimaan terus mengalami perbaikan dalam 4 bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun,” papar Anggito.
Adapun rincian penerimaan pajak lanjutnya, antara lain, untuk PPh non migas mencapai Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target. Pendapatan ini menurun 0,34 persen.
Untuk penerimaan PPN, & PPnBM mencapai Rp620,42 triliun atau 76,47 persen dari target atau meningkat 7,87 persen secara yoy.
Sedangkan PPh migas mencapai Rp53,70 triliun atau 70,31 persen dari target. Atau turun 8,97 persen secara yoy.
Untuk PBB dan pajak lainnya mencapai Rp32,65 triliun atau 86,52 persen dari target atau meningkat 12,81 persen.
Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2024 mencapai Rp231,7 triliun.
Dengan rincian untuk bea masuk mencapai Rp43,2 triliun, bea keluar mencapai Rp41,2 triliun dan dari cukai mencapai Rp174,4 triliun.
Sedangkan penerimaan PNBP mencapai Rp477,5 triliun.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, untuk belanja pusat hingga Oktober 2024 mencapai Rp1.834,5 triliun atau 74,3 persen dari APBN atau meningkat 16,7 persen yoy.
Dikatakan, untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu APBN. Sedangkan belanja non K/L mencapai Rp901,0 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN .
Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan, untuk transfer ke daerah ( TKD) mencapai Rp722,2 triliun atau mencapai 84,2 persen dari pagu APBN, atau tumbuh 8 persen secara yoy.
Adapun rincian TKD antara lain dana alokasi umum ( DAU) mencapai Rp377,2 triliun atau meningkat 9,1 persen yoy. Dana alokasi khusus (DAK) non fisik mencapai Rp116,3 triliun atau meningkat 8,2 persen yoy. Dana otonomi khusus (OTSUS) mencapai Rp 11 triliun atau turun 6,1 persen yoy.
Dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp107,3 triliun atau meningkat 6 persen yoy. Dana Desa mencapai Rp66,5 triliun atau meningkat 13,9 persen yoy dan Dana Keistimewaan mencapai Rp 1,14 triliun atau meningkat 4,3 persen.
DAK fisik mencapai Rp37 triliun atau meningkat 3,1 persen yoy. Untuk hibah mencapai 0,5 triliun atau turun 67,3 persen yoy serta insentif fiskal mencapai Rp4,9 triliun atau turun 3,1 persen.
Untuk pembiayaan, Thomas mengatakan, mencapai Rp383,0 triliun atau 73,3 persen dari APBN.
Dengan rincian pembiayaan utang mencapai Rp438,1 atau 67,6 persen dari APBN, yang terdiri dari surat berharga negara mencapai Rp394,9 triliun atau 59,3 persen dari APBN serta pinjaman (neto) mencapai Rp43,2 triliun atau 235,3 persen.
Sedangkan pembiayaan non utang mencapai Rp53,2 triliun atau 71,5 persen dari APBN.
Secara umum, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga Oktober 2024 kinerja APBN terjaga on track dengan defisit masih terkendali, belanja meningkat dan pendapatan yang membaik.
“APBN terus dioptimalkan peramnya sebagai shock absorber dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.(*)