Samarinda – Usai menghadiri rapat terkait pembelajaran tatap muka (PTM), Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Rusman Yaqub mengatakan, pihaknya telah memiliki sikap agar pembelajaran daring tidak terlalu lama.
“Karena risiko belajar daring dari rumah itu sangat tidak efektif,” ungkap Rusman kepada awak media, Senin (7/6/2021).
Rusman juga membeberkan bahwa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sendiri telah merekomendasikan untuk melaksanakan PTM mulai bulan Juli mendatang.
“Namun yang memiliki otoritas penuh untuk dimulainya PTM atau tidak itu kembali kepada Gubernur Kaltim Isran Noor,” beber Rusman.
Karena segala tanggung jawab kepemimpinan, jabatan, dan lainnya ada pada gubernur.
Tetapi apapun keputusan yang akan diberikan oleh gubernur, lanjut Rusman, Komisi IV akan mendukung.
“Pun kalau belajar melalui daring ini diperpanjang, kompensasi untuk publik ini apa?” tanya Rusman.
Karena kalau daring diperpanjang, maka harusnya ada perbaikan pada mekanisme serta metode belajar daring. Supaya ada kompensasi bagi masyarakat.
Rusman berharap ketika pembelajaran daring ini diperpanjang maka sistem daringnya harus diubah ke yang lebih baik lagi.
“Tetapi kalau ada kabupaten/kota yang berani melaksanakan PTM maka itu gubernur tidak bisa juga menahan seperti TK, SD, SMP karena itu dinilai dari wilayah kewenangannya,” sambung Rusman.
Berbeda dengan SMA/SMK, itu tidak mungkin. Karena itu kewenangan gubernur.
Namun demikian, dia tidak yakin bupati atau wali kota berani membuka PTM, karena akan berbenturan dengan kebijakan gubernur.