KUKAR : Camat Muara Muntai Mulyadi meyakini bahwa sebagian besar usulan prioritas yang diajukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).
Keyakinan itu disampaikannya usai mengikuti Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kukar Tahun 2026 yang di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda, Selasa, 22 April 2025.
“Kalau kita dengar dari penjelasan-penjelasan dari Bappeda maupun pak bupati, ya ada yang terakomodasi. karena salah satu yang menjadi sasaran utama kita adalah infrastruktur,” tutur Mulyadi.
Optimisme Mulyadi bukan tanpa alasan. Ia menilai, sebagian besar usulan dari kecamatannya telah diakomodasi oleh Bappeda dan menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak. Posisi geografis Muara Muntai yang berada di ujung barat Kabupaten Kukar dan berbatasan langsung dengan Kutai Barat, menjadikan aksesibilitas sebagai tantangan yang tak bisa diabaikan.
“Infrastruktur itu sangat menunjang sekali, sangat dibutuhkan supaya arus lalu lintas dan transportasi dari dan menuju Kecamatan Muara Muntai, maupun ke Kutai Barat, bisa berjalan seperti yang kita harapkan,” tegasnya.
Di luar infrastruktur, Mulyadi menggarisbawahi pentingnya pembenahan sektor ekonomi lokal. Namun, ia berpikiran realistis dengan potensi industri di wilayahnya yang masih terbatas. Satu-satunya industri yang ada adalah beberapa perusahaan sawit.
Bahkan, di sektor pertanian juga belum berkembang signifikan karena kondisi lahan yang didominasi rawa dan danau.
“Kalau untuk perindustrian kita tidak ada seperti itu ya, paling ada perusahaan-perusahaan sawit,” ungkapnya.
Namun, bukan berarti Muara Muntai kehilangan daya saing. Justru, kekuatan wilayah ini terletak pada kekayaan perikanannya.
Dari 13 desa yang ada, hampir seluruhnya berada di atas danau dan di tepian sungai, hal ini menciptakan peluang besar untuk pengembangan sektor ini.
“Sebenarnya kami itu sangat senang dengan adanya intervensi pemerintah pusat. Artinya bisa membantu pihak pemerintah kabupaten, khususnya dengan pemerintah kecamatan dalam rangka percepatan pengelolaan sumber daya perikanan,” ujarnya.
Mulyadi menegaskan, pihaknya siap mendukung kebijakan pusat yang diarahkan ke wilayahnya. Baginya, keterbukaan terhadap inovasi dan sinergi lintas sektor adalah kunci pembangunan berkelanjutan.
“Kami siap mendukung dan siap membantu arah kebijakan itu nantinya,” katanya.
Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Camat Muara Muntai juga menyinggung wacana diversifikasi ekonomi. Ketimbang mengejar sektor pertambangan seperti wilayah lain di Kutai Kartanegara, ia memilih fokus pada pengembangan perikanan dan potensi wisata.
“Kalau di tempat kami sebenarnya di sektor pertanian ya minim, karena sebagian besar adalah area rawa. Tapi kalau bicara dari segi perikanan dan pengembangan wisata atau tempat lainnya itu mungkin bisa kita lakukan,” jelasnya.
Musrenbang RKPD 2026, menurutnya, menjadi panggung penting untuk menata ulang arah pembangunan berbasis potensi lokal. Mulyadi menutup dengan komitmen kuat pihak kecamatan untuk menjadi mitra aktif dalam proses pembangunan.
“Pemerintah Kecamatan Muara Muntai prinsipnya sangat membuka diri, terbuka untuk berbenah di daerah yang kita miliki, khususnya di Kecamatan Muara Muntai,” pungkasnya. (Adv)