SAMARINDA: Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dihadapkan dengan berbagai kendala dalam menjual produknya.
Selain persaingan yang ketat, mereka juga membutuhkan bantuan dari pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas produk mereka.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah mengaku menerima keluhan dari pelaku UMKM.
Salah satu yang mengalami kendala, adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner adalah Rina, pemilik warung nasi goreng spesial.
Rina seperti dikutip Laila Fatihah, berharap produknya bisa lebih berbeda dari yang lain dan menarik minat konsumen.
“Kalau bisnisnya itu-itu saja, potensi minat pembeli kurang. Tapi kalau mau laku, tentu kira harus berpikir bagaimana dagangan bisa berbeda dari yang lain. Jadi lebih kepada inovatif,” ungkap Laila Fatihah saat di wawancarai seusai Rapat Pansus Komisi II di DPRD Samarinda, Selasa (27/2/2024).
Laila menambahkan, salah satu cara yang Rina lakukan adalah mengikuti berbagai event yang diselenggarakan oleh pemerintah atau sektor swasta, seperti festival kuliner, pameran, atau bazar.
Selain itu, Rina bisa mempromosikan produknya kepada masyarakat luas dan mendapatkan masukan untuk memperbaiki kualitasnya.
“Kalau mengikuti event seperti itu, produk bisa lebih dikenal. Terus juga bisa belajar dari pelaku UMKM lainnya, apa yang bisa kita perbaiki atau tambah. Misalnya, kita bisa bikin variasi menu, atau kemasan yang lebih menarik, atau pelayanan yang lebih ramah,” tuturnya.
Namun, beberapa pelaku UMKM mengeluhkan bahwa tidak semua event bisa diikuti, karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.
Misalnya, harus memiliki izin usaha, sertifikat halal, atau pajak. Hal ini menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM yang belum memiliki dokumen-dokumen tersebut.
“Kalau untuk event-event besar, kadang mereka tidak bisa ikut, karena harus punya ini itu. Padahal, mereka masih berusaha dalam skala kecil, belum punya modal banyak. Makanya, kita butuh bantuan dari pemerintah atau sektor swasta, supaya bisa dibantu untuk mengurus hal-hal seperti itu,” ungkapnya.
Laila juga berharap, pemerintah dan sektor swasta bisa memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, baik dalam hal perizinan, perpajakan, maupun pengembangan usaha.
Selain itu, ia juga menginginkan adanya platform digital yang bisa memfasilitasi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara online, seperti e-katalog.
“Kalau ada e-katalog, kan bisa lebih mudah kita jualan online. Apalagi sekarang kan zaman teknologi, orang lebih suka belanja online,” imbuhnya.
“Tapi, kita juga perlu diberi tahu, bagaimana sih bisa masuk dalam e-katalog, apa sih yang harus kita penuhi. Kalau bisa, pemerintah atau sektor swasta bisa bantu kita untuk masuk ke situ,” pungkasnya.(*)