BONTANG : Anggota DPRD Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) Heri Keswanto menyoroti masalah pembebasan lahan yang sering menghambat pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di kota tersebut.
Ia juga menyebutkan lonjakan harga tanah setiap kali pemerintah berencana membelinya untuk fasilitas publik menjadi tantangan besar.
“Masyarakat seringkali menaikkan harga lahan begitu tahu pemerintah hendak membeli. Ini menjadi tantangan besar,” ujar Heri, Selasa (1/10/2024).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat anggaran yang sudah direncanakan sering kali tidak mencukupi.
Tidak hanya itu, rumitnya birokrasi dalam proses pembebasan lahan yang harus melewati banyak tahapan administrasi, sehingga butuh waktu lama untuk terealisasi semakin memperparah situasi.
Selain masalah harga dan birokrasi, pemerataan pembangunan posyandu di beberapa kelurahan di Bontang juga masih menjadi pekerjaan rumah.
Banyak kelurahan yang belum memiliki fasilitas posyandu yang memadai, dan beberapa bangunan yang ada perlu perhatian khusus terkait kondisi fisik dan aksesibilitas yang kurang optimal.
Heri menegaskan, penting bagi masyarakat untuk memahami urgensi pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Mengingat Posyandu memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil, balita, dan lansia.
Politikus Partai Gerindra itu berharap warga dapat bersikap lebih kooperatif dalam proses pembebasan lahan demi kelancaran pembangunan.
“Kita perlu kerja sama untuk memastikan semua kelurahan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak,” tutup Heri.(*)