Samarinda – Pemerintah Provinsi Kaltim terus melakukan inovasi untuk mendongkrak pendapatan asli daerahnya. Salah satunya melalui kemudahan bayar pajak. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan sekarang masyarakat tidak perlu antre di Samsat. Bisa bayar dari rumah melalui smartphone.
“Dulu kita berjam-jam mengantre di Samsat untuk bayar pajak, sekarang Bapenda sudah melakukan banyak terobosan. Salah satunya membayar dengan payment point di Indomaret, ATM dan e-Banking serta Samsat Drive Thru,” ungkap Tyo saat melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Aula SMPN 29 Samarinda Jalan Pakis Hijau 7 Blok D Perumnas Bengkuring, Minggu (27/6/2021).
Dikutip dari infosatu.co, bahwa pajak yang masuk ke kas daerah ada lima di antaranya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan dan pajak rokok.
Menurut politikus Golkar ini, Bapenda Kaltim meluncurkan aplikasi Simpator yang memberikan kenyamanan masyarakat. Aplikasi ini memberikan akses para penggunanya untuk memeriksa total PKB yang seharusnya dibayarkan.
“Tinggal ketik nomor platnya lalu akan muncul seperti database pengguna. Kita akan tahu berapa banyak pajak yang seharusnya dibayar, bahkan kita bisa mengetahui pendapatan yang didapatkan Bapenda Kaltim,” bebernya.
“Intinya kita permudah masyarakat untuk membayar pajak. Kita ciptakan inovasi supaya bayar pajak mudah, murah, dan cepat,” ujarnya.
Tidak hanya kemudahan melalui berbagai macam opsi pembayaran, bahkan Bapenda Kaltim telah melakukan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas setempat.
“Jadi bisa bayar melalui Bhabinkamtibmas, itu jika ingin memberikan kemudahan pada masyarakat. Jadi tidak perlu lagi ke Samsat,” terangnya.
Sementara itu, pemateri yang merupakan Dosen Manajemen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi mengatakan bahwa terobosan yang diberikan ini merupakan niat baik pemerintah untuk meningkatkan PAD.
“Pemerintah punya niat baik untuk meningkatkan PAD, namun ini perlu dukungan dari seluruh masyarakat seperti taat melakukan pembayaran kendaraan bermotor,” paparnya.
Inovasi menggunakan payment point dan beberapa aplikasi pembayaran lainnya dirasa Purwadi merupakan salah satu kemajuan teknologi yang harus dihadapi.
“Era digital memang harus dihadapi oleh masyarakat, salah satunya dengan kemajuan teknologi yang dapat memudahkan segalanya,” ucapnya.
Selain kemudahan pembayaran kata Purwadi, data base merupakan tantangan Bapenda agar publik bisa melihat potensi yang dilakukan pemerintah.
“Saya pikir ini penting karena kadang-kadang data itu kan simpang siur,” katanya.
Purwadi juga menjelaskan bahwa pajak yang didapatkan pemerintah ini untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya. Sehingga, ia berharap agar semua pihak bisa saling bersinergi untuk meningkatkan PAD.
“Harapan saya semua pihak bisa bersinergi, terutama terkait PKB ini supaya meningkatkan PAD Kaltim,” harapnya.