KUKAR : Di tengah perubahan kebijakan pengelolaan kelistrikan yang kini menjadi kewenangan provinsi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tak tinggal diam.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto menegaskan bahwa pembangunan jaringan listrik berbasis komunitas atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal tetap menjadi prioritas untuk menjangkau wilayah yang belum teraliri listrik.
“Kami masih bisa mendorong pembangunan PLTS komunal untuk daerah-daerah terpencil,” ujar Arianto saat dihubungi Narasi.co melalui sambungan telepon seluler, Selasa, 15 April 2025.
Menurut Arianto, PLTS komunal dirancang sebagai solusi energi bersih dan berkelanjutan, terutama bagi desa-desa yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Dengan mengandalkan sinar matahari sebagai sumber utama, sistem ini dinilai lebih murah, ramah lingkungan, dan andal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pada tahun 2025, Kukar akan melanjutkan pembangunan jaringan PLTS komunal di beberapa titik.
“Tahun ini masih ada penambahan kapasitas PLTS komunal di Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, serta di Dusun 2, Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana. Selain itu, pemasangan juga dilakukan di Dusun Tanjung Lirung, Desa Muara Wis,” katanya.
Arianto mengatakan bahwa inisiatif ini bukan semata proyek infrastruktur, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak dasar masyarakat atas energi.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga Kukar yang tertinggal dalam hal akses terhadap listrik,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan PLTS komunal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan sekaligus mendorong kemandirian energi di tingkat lokal.
Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat serta keberlanjutan pengelolaan setelah pembangunan selesai.
Pembangunan PLTS komunal ini sejalan dengan agenda transisi energi dan target pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah. Tantangan tetap ada, terutama dari sisi pembiayaan dan pemeliharaan.
Namun, Arianto meyakini bahwa jika dikelola dengan tepat, sistem ini dapat menjadi jalan keluar dari ketimpangan akses energi yang selama ini dirasakan warga di pedalaman. (Adv)