KUKAR: Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan global.
Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan yang digelar di Gedung Auditorium Kodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Kamis, 8 Mei 2025, bertepatan dengan kunjungan kerja Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Rapat strategis ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, para kepala daerah se-Kaltim, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, turut hadir didampingi Komandan Kodim 0906/KKR Letkol CZI Damai Adi Setiawan dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Muhammad Taufik.
Rendi menyatakan kesiapan penuh Pemkab Kukar dalam mendukung percepatan swasembada pangan sebagai bagian dari program nasional.
“Pemkab Kukar siap mendukung percepatan swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diharapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman,” ucap Rendi.
Meski demikian, Rendi menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi daerah.
Ia menyebut persoalan utama bukan pada ketersediaan lahan, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi pertanian.
“Kita berharap semua pihak, khususnya Kementerian terkait, dapat duduk bersama mencari solusi dan merumuskan kebijakan yang bersinergi antara pusat dan daerah,” tambahnya.
Di sisi lain, Kukar telah mengambil langkah konkret melalui pelaksanaan Program Brigade Pangan dan Optimalisasi Lahan (Oplah).
Program Brigade Pangan dijalankan sebagai upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, namun juga transformasi pertanian melalui transfer teknologi kepada petani muda.
“Pemkab Kukar telah melaksanakan program Brigade Pangan bentukan pemerintah pusat yang bertujuan mempercepat terwujudnya swasembada pangan, yakni dengan target tercapai pada 2027,” jelas Taufik.
Empat kecamatan menjadi fokus awal program, yakni Marangkayu, Samboja, Tenggarong, dan Anggana.
Implementasi dilaksanakan bersama Kodim 0906/KKR dan Kodim 0908/Bontang melalui nota kesepakatan untuk mendukung program TNI Membangun Daerah Berkelanjutan.
Selain itu, Program Oplah yang didanai APBN dari Kementerian Pertanian menyasar lahan rawa tidak produktif seluas 2.392 hektare di empat kecamatan.
Program ini juga memberdayakan petani milenial melalui organisasi dan tim Brigade Pangan, sebagai bagian dari regenerasi sektor pertanian. (Adv)