SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Benua Etam.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penerapan Asesmen Nasional (AN), yang tidak hanya fokus pada hasil akhir siswa, tetapi juga menilai secara menyeluruh proses dan ekosistem pendidikan di sekolah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan tanggung jawab kualitas pendidikan tak semata dilihat dari hasil akhir yang dicapai oleh siswa, melainkan bagaimana proses belajar mengajar dan proses pendidikan bisa disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah, yayasan pengelola pendidikan, serta asosiasi guru.
“Ini dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, nanti ada namanya Asesmen Nasional (AN) untuk sekolahnya. Jangan hanya guru membebankan kepada murid yang lulus, tetapi dengan adanya AN maka akan terlihat semua stakeholder, guru, kepala sekolah, fasilitas perpustakaan dan lain-lain untuk bisa ditingkatkan agar bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan sambutan pada Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan, Penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai Instrumen Penilaian Nasional dilaksanakan Ruang Crystal 5 Hotel Mercure, Sabtu, 24 Mei 2025.
Ia menyampaikan bahwa Kaltim memiliki Program Gratispol dimana salah satunya ialah pendidikan gratis bagi anak-anak berusia 18-25 tahun, yang menempuh pendidikan di universitas, institut atau sekolah tinggi yang ada di Kaltim.
“Kita juga berharap anak-anak yang lulus dari kampus nanti mempunyai kualitas yang baik. Jadi tidak hanya mereka memiliki kesempatan, juga bisa memanfaatkan fasilitas pendidikan yang baik,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan penggunaan Computer Asisted Test (CAT) untuk tes Kemampuan Akademik bisa menggunakan fasilitas sekolah.
“Kalau misalnya fasilitas sekolah tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan fasilitas CAT yang ada di Badan Kepegawaian. Kita punya gedung untuk tes itu bisa digunakan 100 orang,” ungkapnya.
Ia mengatakan, semua sekolah dari mana saja bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki Pemprov Kaltim tersebut sehingga ke depan diharapkan tidak menjadi kendala.
“Saya tambahkan kalau TKA itu kan bisa digunakan untuk ke kampus kalau yang diluar prestasi. Jadi dengan TKA, kampus juga lebih mudah melihat siapa yang akan bisa menjadi mahasiswa di luar TKA. Maka mereka akan ikut seleksi, ini juga mendukung pendidikan gratis kita Gratispol. Jadi yang masuk perguruan tinggi bisa melalui jalur prestasi atau dengan TKA,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim yang telah bersedia untuk menjadi lokasi pertama sosialisasi ini dilakukan.
“Kita masih bisa berkesempatan untuk memberikan masukan-masukan substansi dan nanti akan diterapkan di November (SMA/SMK) mudah-mudahan sudah siap,” harapnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin menuturkan dengan adanya penilaian seperti ini harapannya akselerasi akan semakin cepat dan anak-anak dapat termotivasi.
“Jadi kita mempunyai penilaian terhadap hasil belajar siswa dan nilai itu nanti bisa digunakan untuk mengikuti jenjang lanjutan. Jalur-jalur prestasi itu bisa menggunakan nilai dari TKA, ini digunakan untuk kelas akhir kelas 6, kelas 9 dan kelas 12,” terangnya.
Tampak hadir, Kepala Pusat Standar Kebijakan Pendidikan Irsyad Zamjani mewakili Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim Tendes Teddy Soesilo, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Kaltim Rahmat Ramadhan, Kepala Balai Guru Tenaga Kependidikan (BGTK) Wiwik Setiawati, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Samarinda Helena, Wakil Rektor 1 Universitas Mulawarman Lambang Subagiyo, Wakil Dekan 3 Unmul Bibit Suhatmady dan peserta workshop. (Adv)