SAMARINDA: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Faisal mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan menghadirkan para penerima manfaat dan pelaksana program Gratispol.
“Nanti dihadirkan langsung para guru serta para marbot supaya riil ini benar yang akan berangkat umrah. Ini bukti nyata, bukan bohongan,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat jumpa pers terkait program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2025-2030 yaitu Gratispol di Aula Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK) Kantor Diskominfo Kaltim, Rabu 18 Juni 2025.
Ia menyebut, peluncuran program Gratispol secara resmi dijadwalkan pada Sabtu, 21 Juni 2025 mendatang di Melak. Setelah itu, agenda serupa akan dilanjutkan di Bontang serta kabupaten dan kota lainnya.
Faisal menjelaskan, tujuan dihadirkannya penerima manfaat agar masyarakat menerima informasi langsung dari pihak yang terlibat.
“Kami ingin masyarakat benar-benar memahami bahwa ini bukan sekadar janji, tetapi sudah terimplementasi dan terus diperbarui,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim Jaya Mualimin yang hadir sebagai narasumber pada jumpa pers tersebut menyampaikan layanan kesehatan di Kaltim akan sepenuhnya digratiskan. Tanpa syarat berbelit, masyarakat cukup menunjukkan KTP Kaltim.
Ia mengatakan, program ini merupakan bagian dari janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Periode 2025–2030 yang menempatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama.
“Layanan kesehatan adalah hak dasar. Maka kami pastikan seluruh warga Kaltim bisa mengakses pelayanan bermutu secara gratis di puskesmas, rumah sakit, maupun klinik yang bermitra dengan BPJS,” katanya.
Ia mengaku, program ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun, bagi warga yang belum terdaftar atau memiliki status BPJS tidak aktif tetap akan dilayani tanpa ditolak, selama memiliki KTP Kaltim.
“Tanpa syarat minimal KTP tiga tahun. Cukup tunjukkan KTP Kaltim, kami bayarkan preminya,” tuturnya.
Sebagai informasi, Pemprov Kaltim telah menandatangani MoU dengan BPJS Kesehayan sejak 17 April 2025 untuk mendukung program ini. Data terakhir mencatat, masih ada sekitar 146 ribu warga Kaltim yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS.
Dirinya mengingatkan, bagi pekerja swasta yang tidak dicover perusahaannya bisa langsung melapor ke Dinkes untuk dibantu.
“Termasuk warga mandiri. Kalau tidak sanggup bayar, tinggal lapor. Kami akan bantu,” ucapnya.
Ia menuturkan, dana iuran BPJS yang semula Rp71 miliar kini ditingkatkan menjadi Rp160 miliar untuk tahun anggaran 2025. Kemudian juga disiapkan Rp25 miliar khusus untuk lima rumah sakit provinsi agar tetap menerima dan merawat pasien meskipun mereka belum terdaftar BPJS.
“Datang saja ke RS (rumah sakit) provinsi, walau belum punya BPJS, akan dirawat sampai sembuh,” serunya.
Ia menambahkan, hingga Juni 2025 Dinkes mencatat sudah ada lima ribu warga baru yang mendaftar BPJS dan menyisakan sekitar 141 ribu lagi yang akan segera didaftarkan.
Di hadapan puluhan media online, cetak dan elektronik, ia meminta media pers membantu menyebarkan informasi program Gratispol agar tidak ada warga yang merasa belum terdaftar padahal sudah tercatat sebagai peserta JKN.
“Terkadang warga sudah didaftarkan, tapi tidak tahu. Sosialisasi ini harus masif selama setahun ke depan,” pungkasnya.
Adapun narasumber lain yang dihadirkan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dasmiah, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Armin. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi