SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih.
Komitmen ini ditegaskan dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus yang digelar di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu, 24 Mei 2025.
Acara tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa serta instrumen percepatan pengentasan kemiskinan.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, dan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang membuka forum dialog dengan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
“Percepatan koperasi Merah Putih ini nantinya akan memberikan andil besar bagi masyarakat desa se-Kaltim,” kata Seno Aji dalam sambutannya.
Wagub Seno menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih bukan sekadar entitas ekonomi, namun juga simbol keberpihakan kepada rakyat kecil.
Selain menjunjung nilai solidaritas dan keberlanjutan, koperasi ini menjadi wujud konkret pembangunan dari bawah.
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekonomi Desa yang mendorong terbentuknya koperasi sebagai fondasi struktur ekonomi nasional.
“Sebagaimana kita ketahui, dalam Inpres No.9/2025 ini adalah tonggak strategis bagi industri koperasi karena akan memperkuat pondasi ekonomi desa,” ujarnya.
Dari total 3.038 desa dan kelurahan di Kaltim, lebih dari separuh telah menjalani musyawarah pembentukan koperasi.
Sebanyak 344 desa/kelurahan telah menyelesaikan proses musyawarah, dengan data resmi akan diumumkan pada 28 Mei mendatang.
Untuk mempercepat realisasi koperasi Merah Putih, Pemprov Kaltim mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD, serta mengoptimalkan peran camat sebagai fasilitator musyawarah desa.
“Langkah strategis ini mencakup dukungan pendanaan serta sinergi antara pemerintah desa dan aparat wilayah untuk memastikan proses berjalan cepat dan merata,” jelas Seno.
Ia menekankan bahwa koperasi Merah Putih akan menjadi model sistem ekonomi baru yang bertumpu pada kekuatan desa dan berpihak pada masyarakat kecil.
“Koperasi Merah Putih bukan hanya tentang membentuk lembaga ekonomi, tapi tentang membangun ekonomi dari desa untuk Indonesia,” tegasnya.
Dengan posisi strategis sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemprov Kaltim menargetkan koperasi desa sebagai model nasional pembangunan ekonomi inklusif.
Bahkan, koperasi disebut sebagai salah satu fondasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Kaltim sebesar 8 persen pada 2027.
“Kita jadikan Kaltim model keberhasilan, karena Kaltim ini, khususnya Samarinda, adalah gerbang utama IKN,” tambahnya.
Pemprov berharap forum dialog ini menjadi titik awal konsolidasi dan kolaborasi lintas sektor, dengan musyawarah desa sebagai landasan utama membangun perekonomian desa yang kuat dan mandiri.
“Saya harap rapat ini bisa menjadi langkah konkret ke depannya,” tutup Seno Aji.
Peluncuran koperasi Merah Putih menegaskan bahwa Kaltim tidak hanya menyiapkan diri sebagai pusat pemerintahan nasional, tetapi juga sebagai pionir pembangunan ekonomi desa berbasis koperasi yang inklusif dan berkelanjutan. (Adv)