SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan komitmennya untuk segera memasukkan mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Samarinda ke dalam skema bantuan pendidikan Gratispol.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dalam audiensi bersama jajaran UT Samarinda di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu, 2 Juli 2025.
Audiensi tersebut dihadiri Direktur UT Samarinda Drs Rusna Ristasa, M.Pd, Manajer Marketing dan Registrasi Erwin, S.Kom., M.M., Manajer Tata Usaha Heri Indrawan, S.Kom., serta Ketua Ikatan Alumni UT Samarinda Achmad Huseini.
Turut mendampingi Wakil Gubernur, Plt Kadisdikbud Kaltim Armin dan Karo Kesra Setda Provinsi Kaltim Dasmiah.
Dalam kesempatan itu, Wagub Seno Aji menyampaikan apresiasi atas peran UT Samarinda yang telah memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur, termasuk di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).
“UT Samarinda sebagai lembaga pendidikan tinggi inklusif mampu menjangkau masyarakat Kaltim yang berada di daerah-daerah sulit akses. Mahasiswa dan mahasiswinya adalah anak-anak Kaltim yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota,” ujarnya.
Seno menambahkan, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui program Gratispol telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk membantu pendidikan pelajar dan mahasiswa.
Namun, hingga saat ini, UT Samarinda belum termasuk dalam penerima manfaat program tersebut karena alasan administratif.
“Alamat Universitas Terbuka yang tercatat di Dikti masih berada di Pondok Cabe, Jakarta. Sedangkan dalam peraturan gubernur, penerima Gratispol harus beralamat di Kalimantan Timur. Karena itu, kami meminta UT agar dapat memiliki alamat resmi di Kaltim,” jelas Seno.
Meski demikian, Seno menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera mengakomodasi mahasiswa UT dalam skema Gratispol.
“Kami akan bicarakan secara mendalam dengan Pak Gubernur. Jika memungkinkan masuk dalam APBD Perubahan 2025, akan segera kita realisasikan. Jika tidak, maka akan kita anggarkan dalam APBD murni 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur UT Samarinda Rusna Ristasa memaparkan bahwa UT Kaltim memiliki dua kampus di Samarinda dan melayani sekitar 56 ribu mahasiswa yang tersebar di seluruh Kaltim.
Tahun ini UT mencatat sekitar 9.000 pendaftar mahasiswa baru.
“UT membuka pendaftaran setiap semester. Kami juga memiliki 42 sentra layanan di kabupaten dan kota, termasuk di kecamatan seperti Ujoh Bilang dan Datah Bilang, Mahakam Ulu. Mahasiswa cukup mengakses layanan di wilayah masing-masing tanpa harus datang ke kampus utama,” jelasnya.
Rusna berharap, mahasiswa UT di Kaltim dapat segera merasakan manfaat program Gratispol seperti halnya mahasiswa perguruan tinggi lainnya di Benua Etam.
“Terima kasih Pak Wagub yang telah memahami kondisi mahasiswa UT dan bersedia memperjuangkan agar mereka bisa masuk ke dalam program Gratispol,” ujarnya.
Menurut Rusna, keberadaan UT sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh sangat relevan bagi daerah seperti Kalimantan Timur yang memiliki tantangan geografis cukup besar.
Audiensi ini juga menjadi momentum penting dalam penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang terjangkau, fleksibel, dan merata di seluruh pelosok Kaltim.
Wagub Seno berharap langkah ini akan mempercepat terwujudnya pemerataan pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Kami ingin tidak ada lagi anak-anak Kaltim yang terhambat kuliahnya hanya karena soal biaya. Gratispol harus menyentuh semua, termasuk mahasiswa UT yang telah membuktikan komitmennya pada pendidikan di wilayah 3T,” tegasnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi