BALIKPAPAN: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan ada beberapa hal yang menjadi masukan dari hasil Penyampaian Laporan Eksekutif Daerah Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2024.
Salah satunya perlu dibangun kolaborasi (pendekatan kolaboratif) semua pihak untuk persoalan stunting.
Ia menjelaskan, pendekatan kolaboratif menjadi kata kunci dalam penanganan stunting di daerah agar lebih optimal dimana program di perangkat daerah harus terintegrasi baik Dinas Kesehatan, DKP3A, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR serta instansi terkait lainnya.
“Harus sama bergerak dan lebih terukur titiknya, serta dimana kendalanya,” tegasnya.
Hal itu ia katakan usai menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur Felix Joni Darjoko di Ruang Habanos Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa (6/8/2024).
Diakuinya, selama ini metode yang digunakan ialah pendekatan parsial sehingga penurunan stunting di Kaltim tidak bergerak bagus.
“BPKP menyarankan pendekatannya lebih terukur, sehingga kita secara bersama bisa menurunkan stunting,” sebutnya.
Tak hanya perosalan stunting, BPKP juga memberikan atensi berkaitan pembangunan transformasi sistem kesehatan yang masih terkendala, belum memadainya layanan primer dan jejaring layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), serta layanan kanker, jantung, strok dan uronefrologi (KJSU).
Kemudian belum meratanya pola distribusi tenaga kesehatan (Nakes) dan masih terdapatnya sarana kesehatan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya.
BPKP juga meminta agar Pemprov Kaltim memacu peningkatkan kualitas belanja, percepatan penyerapan anggaran serta lebih mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim Felix Joni Darjoko menyebut, BPKP memberikan atensi berkaitan penajaman dalam perencanaan penganggaran program sehingga belanja semakin berkualitas dan berdampak nyata kepada kemajuan masyarakat.
“Dan itu memang butuh orkestrasi yang yang besar karena orang tidak bisa bekerja sendiri secara parsial,” jelasnya.
Ia menyadari, fenomena itu masihterjadi sehingga perlu terus didorong lewat pengawasan, monitoring dan pendampingan mulai dari perencanaan sampai bagaimana belanja dilaporkan.
“Kami sampaikan atensi dari pengawasan bahwa orientasinya bagaimana pencapaian tujuan pembangunan nasional,” pungkasnya.
Turut mendampingi Korwas Bidang APD Robertus Gato Megantoro, Korwas Bidang P3A Harry Eka, Korwas Bidang IPP Abdul Roffiek dan Korwas Bidang Akuntan Negara Yuspiardi.(*)