BONTANG: Kota Bontang, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Kalimantan Timur (Kaltim), menghadapi tantangan besar dalam hal penanganan stunting.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang pada semester awal tahun 2023, angka kemiskinan di kota ini tercatat sebesar 4,11 persen, menempatkannya sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit kedua setelah Kota Balikpapan di Kaltim.
Namun, di balik prestasi tersebut, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang dilakukan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Bontang justru menjadi kota dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu 23,26 persen.
Data tersebut menunjukkan, meskipun kemiskinan rendah, angka stunting di Bontang masih tinggi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyatakan keprihatinannya terkait situasi ini.
“Indikator kemiskinan memang tergantung dari cara menghitungnya, tetapi hal ini menunjukkan bahwa kita perlu lebih serius dalam menangani masalah stunting,” ujarnya saat ditemui usai Rapat Paripurna ke-18 DPRD Bontang, Senin (12/8/2024).
Ia menjelaskan bahwa masyarakat miskin ditentukan berdasarkan pendapatan per kapita per bulan, dan pada tahun 2023, ambang batas kemiskinan ditetapkan pada Rp763.661 per bulan.
“Jika pengeluaran satu rumah tangga di bawah angka tersebut, maka mereka dianggap miskin,” ucap Politisi Partai Golkar itu.
Meskipun kemiskinan di Bontang tergolong rendah, Andi Faizal menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat, terutama bagi pasangan yang berkeluarga, agar dapat menekan angka stunting.
“Stunting bukan hanya masalah pemberian gizi yang cukup setelah anak lahir, tetapi juga harus dimulai sejak sebelum menikah, saat kehamilan, dan dalam pola asuh anak. Ini semua saling berkaitan,” jelasnya.
Ironisnya, meski memiliki wilayah yang kecil dengan hanya tiga kecamatan dan jumlah penduduk yang sedikit, Bontang justru menjadi wilayah dengan penanganan stunting paling rendah di Kaltim.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahkan memberikan ‘penghargaan’ kepada Bontang atas kategori percepatan penurunan stunting terendah di provinsi ini.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, pada acara penutupan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Mangrove Park Saleba, Kecamatan Bontang Utara, Kamis (25/7/2024).
Andi Faizal menilai, penghargaan ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi semua pihak di Bontang.
“Ini merupakan tamparan bagi kita. Dengan wilayah yang kecil dan jumlah penduduk sedikit, namun stunting masih tinggi, artinya kita perlu kerja sama dari semua pihak dan penanganan khusus,” tegasnya.
Ia juga menyoroti penggunaan anggaran yang belum optimal dalam menangani stunting.
“Kalau kita lihat, seperti yang diucapkan Presiden RI Joko Widodo bahwa anggaran untuk penanganan stunting memang ada, tapi ironisnya, lebih banyak digunakan untuk rapat-rapat dibandingkan dengan aksi nyata di lapangan, seperti pemberian makanan bergizi kepada anak-anak,” kritiknya.
Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Bontang dan semua pihak terkait untuk lebih fokus dan efektif dalam menangani masalah stunting.(*)