JAKARTA : Pengamat optimis sektor properti berpeluang mengalami peluang yang cukup pesat di 2025 dengan kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat.
Meski diakui, pada beberapa tahun ke belakang hanya bertahan di rate 1,5 persen sampai dua persen. Tetapi sektor ini diyakini, mampu bertumbuh lebih tinggi.
Hal itu dikemukakan Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti”.
Diskusi ini diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum di Thamrin Nine Selasa lalu 10 Desember 2024.
Menurut Nofrans, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia.
Tahun 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air.
Untuk itu katanya perlu dorongan kebijakan pemerintah, yang proaktif inovatif.
Misalnya soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi tepat sasaran.
Dikatakan, perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal. Ini memberikan dasar yang kokoh, bagi pertumbuhan pasar.
“Dengan kolaborasi antarpemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” tegas Nofran.
Itu sebabnya Nofrans menilai kehadiran Kementerian PKP mendapat sambutan positif dari para pemangku kepentingan.
Mereka meyakini kehadirannya akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik.
Apalagi Kementerian PKP telah mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi di tahun depan menjadi 800 ribu unit rumah.
Sementara Hari Ganie, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit.
Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa. Demikian juga untuk kawasan perkotaan, yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah.
Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.
“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam,” katanya.
“Bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.
Namun, lanjutnya, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun di kisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.
“Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini,” ujarnya.
Seraya menambahkan, dengan adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan.
Sebab, lanjutnya, dengan adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini.
Menurut Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Kementerian PKP telah melakukan lewat door to door ke lintas kementerian.
Menurutnya berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.
“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.
Junaidi berharap, kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 ribu unit.
“Pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025,” sebutnya.(*)