BALIKPAPAN: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyebut setiap kegiatan pembangunan pasti menimbulkan permasalahan.
Baik dari segi lingkungan, sosial maupun hal lain yang ikut terdampak. Termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, masalah lahan, ketimpangan ekonomi dan SDM, ketahanan pangan serta kelompok termaginalkan memang sering terjadi di sisi apa pun.
“Yang kita hindari bagaimana masalah itu jangan bermetamorfosa menjadi konflik,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Isu-Isu Strategis Ibu Kota Nusantara (IKN) di Mahakam Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan, Rabu (17/7/2024).
Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mengaku, ekspektasi masyarakat yang terlalu besar terhadap IKN menjadi salah satu permasalahan yang harus dikomunikasikan secara efektif.
“Ketika ekspektasi yang begitu tinggi itu kita gagal meng-organize dan menata dengan baik, maka akan memunculkan riak-riak,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan IKN yang bertahap dengan luasan kawasan dan peruntukkannya memerlukan waktu panjang namun sesuai target yang sudah ditetapkan.
“Tapi semoga kolaborasi dan komunikasi yang efektif diantara kita akan mampu menjadi solusi itu semua,” harapnya.
Akmal mengungkapkan, pada dasarnya Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten kota serta lembaga di Kaltim sepakat dan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait IKN.
“Ibarat sinetron, pemain utamanya adalah Otorita IKN. Tapi kami selaku pemerintah daerah tetap all out mendukung IKN,” ungkapnya.
FGD digagas dan dihadiri Staf Khusus Presiden (SKP) Grace Natalie menghadirkan narasumber Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kaltim Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
“Terima kasih Bu Grace sudah datang dan FGD ini menjadi ruang diskusi yang sangat bagus bagi kita untuk mencarikan solusi atas permasalahan di IKN,” tuturnya.
SKP Grace Natalie menjelaskan, FGD ini merupakan bagian dari upaya meresolusi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam percepatan pembangunan IKN.
“Bapak Presiden berulang kali mengatakan ini (IKN) proyek jangka panjang, bukan proyek setahun dua tahun,” tegasnya.
Ia menambahkan, momentum penting IKN akan terjadi di Bulan Juli yakni rencana Presiden RI berkantor dan perayaan 17 Agustus, serta beberapa agenda penting lainnya.
“Inilah maksud FGD kita untuk lebih banyak mendengar dari bapak ibu guna memperkaya pemahaman kami tentang sisi positif maupun negatif IKN,” sebutnya.
Tampak hadir, perwakilan kepala daerah kabupaten dan kota se-Kaltim, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, akademisi, stakeholders terkait dan mitra pembangunan OIKN.(*)