BALIKPAPAN : Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan usia 29 tahun Hari Otonomi Daerah (Otda) menjadi momentum untuk evaluasi dari dua sisi, yakni pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat.
Ia menyebut, pemerintah daerah harus beradaptasi. Pemimpin-pemimpin yang inovatif dan kolaboratif perlu mencari pertumbuhan ekonomi baru di daerah dan membangun pemerintahan yang bersih dan melayani.
“Pemerintah pusat juga terus melakukan evaluasi untuk sinkronisasi, akselerasi dan sinergi. Jadi, evaluasi itu di dua sisi karena kita melihat sekarang irama yang dibangun oleh Presiden Prabowo adalah gaspol selaras dengan Pak Gubernur Kaltim,” ujarnya.
Hal itu dikatakan saat memimpin upacara Peringatan Hari Otda ke-29 bertema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045” di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome Balikpapan, Jumat, 25 April 2025.
Ia menerangkan, otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan. Jika mempelajari angka-angka data dan fakta, ia optimis dan bangga banyak daerah yang impresif dan inspiratif.
“Kapasitas fiskal membuat kepemimpinan yang hebat tapi tidak sedikit angka yang menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang APBD-nya jauh dari kuat dan alokasi APBD-nya belum sepenuhnya berpihak pada rakyat,” ucapnya.
Upacara peringatan Hari Otda ke-29 itu turut dirangkai dengan pemberian piagam penghargaan dua kota di Kaltim, yakni Balikpapan dan Samarinda berhasil meraih status kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pun berharap, ke depan pemerintah pusat bisa memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah-daerah di Indonesia. Terutama dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah.
“Mudah-mudahan sinergi pusat, provinsi dan kabupaten kota ini menjadi penyeimbang pemerataan pembangunan yang adil dan merata,” harapnya.
Tampak hadir dalam upacara tersebut Wakil Gubernur Seno Aji, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.