SAMARINDA : Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meminta proyek perubahan (proper) dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2024 harus menjadi problem solving di instansi masing-masing, serta harus terukur dan tepat sasaran.
“Proyek perubahan dari peserta diklat juga harus dilakukan evaluasi oleh BPSDM sebagai penyelenggara diklat, bisa bekerja sama dengan Balitbangda. Tolong proper yang dibuat memang persoalan yang riil terjadi di instansi masing-masing,” pinta Akmal.
Hal itu ia sampaikan saat mengisi ceramah umum secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dari ruang kerja gubernur di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltim di Jakarta, Rabu (21/8/2024).
“Saya merasa bersyukur bisa bertemu dengan para peserta PKN Tingkat II Angaktan XXIV ini walaupun secara virtual. Saya tidak lagi berbicara tentang profil Kaltim, tetapi lebih tentang dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, apalagi Kaltim sebagai buffer zone IKN yang dinamikanya cukup tinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya orkestrasi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan karena visi harus sejalan yang dalam hal ini ialah visi presiden dengan visi gubernur, bupati/wali kota.
“Otonomi daerah melaksanakan 32 urusan pemerintahan konkuren melalui tiga asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD yang kedudukannya kemitraan sejajar,” paparnya.
Ia pun berpesan agar para pimpinan perangkat daerah dapat saling berkolaborasi, khususnya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi daerah masing-masing.
“Pentingnya kolaborasi antar-perangkat daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di
Kaltim. Salah satunya pengelolaan lahan eks tambang dengan melibatkan Dinas ESDM, Dinas Pangan Tanaman Pangan dam Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya,” pesannya.
Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menambahkan, kepemimpinan kolaboratif diperlukan untuk pembangunan dan seorang pemimpin harus memliki komitmen yang kuat, mampu berkolaborasi, didukung dengan perencanaan yang baik berdasarkan data-data akurat dan presisi.
“Mudah-mudahan setelah selesai dari pendidikan ini bapak ibu bisa memulai dari diri sendiri hingga ke lingkungan kerja dan tentunya bisa menjadi langkah yang baik ke depan,” harapnya.
Di hari ke-37 pelatihan tersebut, sebanyak 57 orang peserta PKN Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2024 dari Kaltim, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan unsur Kepolisian mendengarkan ceramah umum Pj Gubernur Akmal Malik di Aula BPSDM.