BONTANG : Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang Joni Alla Padang mengkritik lemahnya koordinasi dalam perencanaan proyek infrastruktur jalan di Kota Bontang.
Ia menyoroti adanya keresahan masyarakat akibat rencana penggusuran lahan di sekitar RSUD Kota Bontang yang dinilai kurang terencana.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA), Senin (11/11/2024),
Joni menegaskan BAPPERIDA seharusnya mengambil peran proaktif dalam mengawal arah pembangunan daerah.
“Otak dari segala yang berjalan di Bontang ini ada di BAPPERIDA, yang memegang fungsi koordinasi, evaluasi, dan pengendalian. Tapi di lapangan kita lihat ada masalah koordinasi, contohnya proyek jalan di sekitar RSUD yang menimbulkan keresahan warga. Seharusnya tidak terjadi jika perencanaannya matang,” ujar Joni.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah rencana penggusuran lahan hingga lima meter dari badan jalan di sekitar RSUD.
Menurut Joni, rencana ini tidak pernah muncul dalam perencanaan Balai Jalan Nasional, sehingga membuat warga tidak siap menghadapi dampaknya.
“Proyek ini hanya menambah beban masyarakat dan menimbulkan kesan perencanaan yang amburadul,” tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala BAPPERIDA Kota Bontang, Amirudin, mengakui adanya tantangan koordinasi lintas sektor, terutama dalam proyek-proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengupayakan keselarasan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Di bawah kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, Bontang menargetkan visi Bontang Sentosa 2045, yang telah masuk dalam RPJMD dan disusun setiap lima tahun.
“Di Kota Bontang, kami sudah merancang target Bontang Sentosa 2045, dan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kota akan terus diperkuat, khususnya proyek yang menyentuh masyarakat,” ungkap Amirudin.