KUTIM : Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Basti Sangga Langi, menekankan pentingnya segera melunasi utang pemerintah kepada kontraktor dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, Senin (4/9/2023).
Saat Ketua DPRD, Joni S.Sos., sedang memberikan kata pengantar untuk menutup Rapat Paripurna ke-26, tiba-tiba Basti Sangga Langi, seorang politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kutai Timur, mengeluarkan instrupsi tegas.
“Ada hal yang perlu untuk kita tindak bersama-sama,yakni mengenai hutang di tahun anggaran 2022 lalu. Dimana utang tersebut tidak tercover dinggaran perubahan tahun 2023,” ujar Basti pada saat rapat paripurna berlangsung.
Basti dengan tegas menyampaikan masalah yang mendesak, yaitu tentang hutang yang belum dibayar oleh Pemkab Kutai Timur terkait proyek-proyek pembangunan pada tahun anggaran 2022. Laporan ini telah diterima dari beberapa kontraktor yang telah mengerjakan proyek-proyek tersebut, dan hingga akhir tahun 2023, pembayaran kepada mereka belum juga dilakukan oleh Pemerintah Kutim.
Menurut Basti, laporan-laporan ini telah diterima sebelum rapat paripurna dimulai.
Ia meminta agar pemerintah kabupaten memberikan penjelasan mengapa masih ada hutang yang belum dibayarkan, terutama ketika anggaran tahun 2023 memiliki jumlah yang signifikan.
“Kami harap Pak Wakil, agar perihal ini bisa diselesaikan. Karena apa yang telah dilakukan kontraktor, yakni tanggungjawab mereka telah selesai dilakukan. Namun hak-hak mereka tidak diberikan,” tegas Basti.
Legislator Dapil Sangatta Utara ini juga menekankan agar pemerintah segera membayar hutang kepada para kontraktor pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, dan tidak mengundurnya hingga tahun 2024.
Hutang tersebut mencapai nilai sekitar Rp30,576 miliar untuk Dinas Perkim dan lebih dari Rp3 miliar untuk Dinas PU.
Basti mengakhiri instruksinya dengan menegaskan kembali pentingnya pembayaran hak-hak kontraktor sesuai dengan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ada, serta agar pembayaran ini dimasukkan dalam anggaran perubahan APBD 2023. (*)