SAMARINDA: Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, kembali menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pemilihannya.
Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR-PERA dan UPTD Wilayah I dan II di Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci, Senin, 19 Mei 2025.
Reza menyebut bahwa laporan terkait jalan rusak, drainase tersumbat, dan keterlambatan proyek masih terus masuk dari berbagai wilayah, termasuk dari dalam Kota Samarinda maupun kawasan luar kota.
Dua titik yang paling sering disampaikan masyarakat, lanjutnya, adalah ruas Ring Road II Nusyirwan Ismail dan Ring Road III Hardansyah di Kota Samarinda.
Menurutnya, kondisi dua jalur vital tersebut belum memenuhi harapan warga.
“Dua ruas ini sering disebut warga saat saya turun ke lapangan. Ring road jadi jalur vital, tapi kondisinya masih jauh dari ideal. Masyarakat ingin jalanan yang aman dan mendukung aktivitas harian,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Reza juga menyoroti masih adanya wilayah yang terisolasi akibat infrastruktur jalan yang belum memadai.
Sejumlah kecamatan seperti Sanga-Sanga, Muara Jawa, Sebulu, hingga Muara Kaman disebutnya masih menghadapi masalah jalan berlubang hingga konektivitas antar kampung yang belum optimal.
“Ini bukan jalur kecil akses ini penting untuk distribusi hasil tani dan kebutuhan logistik warga,” tegasnya.
Dalam RDP, Dinas PUPR-PERA mengungkapkan bahwa beberapa proyek masih tertahan akibat proses administrasi, seperti lelang dan pengadaan lewat e-katalog. Reza meminta agar proses tersebut dipercepat agar pelaksanaan proyek tidak molor.
“Informasi dari dinas cukup jelas. Tapi proses di e-katalog harus dipastikan berjalan cepat dan tepat. Kalau bisa dipercepat, tentu akan lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga memberi perhatian khusus pada rencana pembangunan Outer Ring Road IV di simpang empat Samarinda, yang dinilai sangat strategis sebagai jalur alternatif menuju Bandara APT Pranoto. Jalur ini menjadi krusial karena kerap terputus saat hujan deras dan banjir.
“Saat banjir, pengendara sering terpaksa putar balik karena tak ada jalur lain. Outer ring road ini harus segera dituntaskan. Kalau selesai, jelas akan sangat membantu masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, banyak proyek terhambat karena lemahnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah kota, provinsi, dan lembaga teknis.
Ia menekankan bahwa kolaborasi anggaran dan perencanaan harus lebih sinkron agar proyek strategis berjalan lancar.
“Kalau hanya mengandalkan satu sumber anggaran, proyek bisa mandek. Tapi dengan kerja sama lintas sektor, semuanya bisa lebih cepat dan efisien,” paparnya.
Lebih lanjut, Reza mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada pembangunan jalan baru. Ia menekankan pentingnya perawatan jalan lama, perbaikan drainase, serta pemeliharaan infrastruktur penunjang lainnya.
“Kita bisa bangun jalan bagus, tapi kalau drainasenya mampet dan tak ada perawatan, pasti cepat rusak. Perhatian kita harus menyeluruh,” pungkasnya.
Reza berharap Dinas PUPR-PERA dan Pemerintah Provinsi Kaltim bisa lebih responsif dan adaptif terhadap aspirasi masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya percepatan dalam menuntaskan proyek-proyek yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga.