Pekanbaru – Sejumlah rumah sakit (RS) di Provinsi Riau, kini sangat berharap pemerintah pusat(Kementerian Kesehatan), dapat membayarkan klaim penanganan Covid-19. Total tunggakan melalui BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai hampir Rp1 triliun sejak tahun 2020 dan 2021.
Demikian disampaikan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Riau, dr. Nuzelly Husnedi, kepada awak media melalui pers rilis, WAG JMSI, Kamis,(8/7/2021).
“Kami sudah mengirim surat ke Menteri Kesehatan soal tunggakan ini,” kata Nuzelly.
Nuzelly yang juga Direktur RSUD Arifin Achmad, menyebutkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit di Riau mencapai hampir Rp1 triliun. Namun belum diperoleh berapa rincian tunggakan pemerintah pusat melalui Kemenkes kepada masing-masing rumah sakit di Riau yang menangani Covid-19.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi sebelumnya juga menyebutkan sejumlah rumah sakit di Pekanbaru belum menerima pembayaran tagihan penanganan Covid-19.
“Menurut laporan Dinas Kesehatan Pekanbaru, bahkan ada dari tahun 2020 belum dibayar,” bebernya.
Dia melanjutkan, misalnya tunggakan untuk tagihan penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru, sekitar Rp18 miliar, ada juga 21 rumah sakit mengalami hal yang sama.
“Mudah-mudahan tunggakan segera terselesaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar berharap agar pemerintah pusat segera menyelesaikan klaim BPJS Kesehatan rumah sakit di Riau yang menangani pasien Covid-19. “Sebenarnya kami mengharap kalau tadi diberikan kesempatan bicara,” kata Gubernur usai mengikuti rapat koordinasi terbatas evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro diperketat yang dipimpin Menko Perekonomian secara virtual, di Gedung Daerah Riau, jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (7/7/2021).
Menurutnya, penyelesaian persoalan klaim rumah sakit ini harus menjadi prioritas. Sebab ini berkaitan dengan kebutuhan rumah sakit. “Itu nomor satu yang harus menjadi prioritas. Tapi saya tidak bisa ngomong karena tidak diberi kesempatan bicara,”bebernya
Padahal tadi Menteri Keuangan hadir dalam rapat virtual. Kalau itu dapat diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan, itu semakin meyakinkan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan obat-obatan.
“Karena sekarang rumah sakit membutuhkan pembayaran klaim BPJS yang belum dibayar,” pungkasnya.