BONTANG : Rumah Sakit Tipe D Bontang yang megah, dibangun dengan biaya tidak sedikit, namun hingga kini belum difungsikan.
Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan bagi Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja penyampaian tanggapan Wali Kota Bontang terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bontang atas Raperda Kota Bontang, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.
Andi Faizal mengungkapkan keheranannya terhadap tidak difungsikannya rumah sakit tersebut sesuai tujuan awal dibangun.
“Saya masih penasaran dengan Rumah Sakit Tipe D ini. Saya masih bingung dengan niat pemerintah,” katanya.
BPKP sudah merekomendasikan penggunaan gedung ini, tetapi belum ada tindakan yang diambil.
Tak hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan rekomendasi, kejaksaan pun menyarankan agar rumah sakit tersebut dimanfaatkan segera sesuai peruntukannya.
“Peruntukannya sudah jelas. Harus segera difungsikan sesuai tujuan awalnya,” tegas Andi Faizal.
Sebelumnya Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menyatakan gedung rumah sakit tersebut tidak layak.
Alasannya karena lokasinya yang berdekatan dengan sekolah, Puskesmas, dan Lab Kesda.
Andi Faizal menilai, hal tersebut bukanlah alasan bagi Pemerintah Kota Bontang untuk tidak menggunakan gedung tersebut.
Menurutnya, KSP tidak memiliki kewenangan struktural untuk menentukan hal tersebut.
“Lucunya, KSP mengatakan lantai L tidak layak, dan pemerintah mengikuti pendapat tersebut,” ungkapnya dengan rasa keheranan.
Andi Faizal berharap agar Pemerintah Kota Bontang lebih fokus dalam memanfaatkan pembangunan yang telah dilakukan.
Menurutnya, bangunan yang tidak difungsikan sesuai rencana, hanya akan menghamburkan anggaran yang telah dikeluarkan.
“Rumah Sakit Tipe D ini sudah memakan anggaran, tetapi tidak difungsikan,” tandasnya.
Kontroversi seputar Rumah Sakit Tipe D Bontang ini, menjadi perhatian publik dan menunjukkan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga terkait.
Di tengah kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang meningkat, memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang sudah ada dapat menjadi solusi yang efektif.
Masyarakat Bontang berharap agar masalah ini segera mendapatkan kejelasan dan tindakan yang tepat demi kesejahteraan dan kebutuhan mereka dalam hal pelayanan kesehatan. (*)