SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Ya’qub menegaskan membangun sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak perlu mengikuti standar yang ada.
“Karena kalau mengikuti standar normal, misalnya jumlah siswa yang tercukupi atau tidak untuk dibentuk (sekolah) di situ, ya tidak akan maju-maju,” kata Rusman belum lama ini di Samarinda.
Ia kemudian menjelaskan, jika ingin membangun sekolah tingkat SMP umumnya harus melihat jumlah potensi lulusan yang dihasilkan.
Dalam hal ini, jelas tidak memungkinkan bagi daerah 3T untuk menerapkan standar tersebut.
“Jadi kalau di daerah 3T pasti tidak bisa mengacu ke standar normal, tetapi mengacu kepada kepentingan politik negara,” katanya.
“Jangan kalau mau bangun sekolah di daerah 3T harus terpenuhi standarnya. Ya, tidak pintar-pintar nanti orang,” jelasnya.
Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, sebagai daerah terluar bahkan perbatasan, maka membangun sekolah di daerah 3T juga merupakan kebijakan untuk kepentingan nasional.
“Jangan sampai misalnya, ada anak yang tinggal di daerah perbatasan justru sekolahnya di negara lain yang dekat dengan perbatasan itu,” sebutnya.
Menurutnya, daerah 3T tidak bisa disamakan dengan daerah pada umumnya.
Sehingga ia pun meminta standar-standar pembangunan sekolah yang biasanya mempertimbangkan jumlah lulusan siswa di suatu daerah harus dikesampingkan.
“Ada kepentingan bangsa-bangsa yang lebih besar. Makanya kadang-kadang bisa saja ada sekolah di daerah 3T tapi siswanya lebih sedikit,” ujarnya. (*)