SAMARINDA: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menurunkan angka stunting secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Ia menilai penurunan dari 27,1 persen pada 2022 menjadi 14,2 persen pada 2024 merupakan hasil kolaborasi efektif lintas sektor, termasuk kontribusi aktif para ketua RT.
“Hal ini juga menurut saya berkat kesigapan kawan-kawan ketua RT se-Kukar, karena mereka merupakan struktur aktivasi pembinaan sekaligus sosialisasi terkait stunting, kemiskinan, dan lainnya di Kukar,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim itu, Selasa 1 Juli 2025.
Meski demikian, politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan agar capaian itu tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Salehuddin menyoroti persoalan serius lainnya, yakni masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Kukar, yang tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di antara 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
“Stunting memang turun di Kukar, tetapi angka kematian ibu dan anak di Kutai Kartanegara termasuk yang tertinggi. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia menilai bahwa problematika gizi dan kesehatan keluarga saling berkaitan erat, dan perlu disikapi secara menyeluruh melalui pendekatan ketahanan keluarga. Untuk itu, Salehuddin mendorong implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Provinsi Kaltim sebagai pedoman pembangunan manusia berbasis keluarga.
“Menurunkan angka stunting, angka kemiskinan, perceraian, sampai kematian ibu dan anak semuanya bermuara di keluarga. Ini penting untuk dipahami sebagai satu kesatuan,” jelasnya.
Salehuddin juga menekankan bahwa strategi perbaikan gizi anak harus dirancang sebagai bagian dari rencana jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul tidak akan tercapai jika masalah gizi dasar masih membayangi generasi muda.
“Perbaikan gizi anak harus menjadi bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas. Jika tidak ditangani sejak dini, kita akan menghadapi tantangan SDM ke depan,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk lembaga-lembaga terkait, agar memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menurunkan angka stunting dan menangani isu-isu kesehatan keluarga secara komprehensif, khususnya di wilayah Kutai Kartanegara.
“Semua pihak terkait harus menguatkan sinergi menurunkan angka stunting di Kaltim, terutama di Kukar. Ini bukan kerja satu instansi saja, tapi kerja bersama,” pungkasnya.