
Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, M Samsun soroti penyerapan anggaran yang tidak maksimal.
“Perlu melihat penyebab terjadinya silpa ini. Apakah memang ada aliran lebih dari pemerintah pusat yang belum teralokasikan,” kata Samsun usai menghadiri rapat paripurna di Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim, Selasa (22/6/2021).
Samsun menguraikan, jika bukan, bisa jadi semata-mata karena kinerja yang tidak maksimal dari OPD. Itu harus dievaluasi dari dinas mana yang tidak bisa memanfaatkan anggaran, maka di situ akan terlihat.
Terkait hal tersebut, Samsun menyampaikan bahwa nanti pihaknya akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah terkait penyerapan anggaran mengingat ini sudah akhir bulan Juni namun serapan anggaran belum mencapai 20 persen.
“Ini harus diwaspadai,” tegas Samsun.
Artinya kalau tidak terjadi evaluasi terhadap Pergub No 49 tahun 2016, maka potensi silpa akan terus meningkat.
“Bantuan keuangan saja itu ternyata mencapai Rp1,4 triliun namun sampai hari ini, satu tetes pun belum sampai di kabupaten/kota,” beber Samsun.
Maka dari itu revisi Pergub No 49 tahun 2016 seperti yang di sampikan perwakilan anggota DPRD yang hadir di paripurna sangat diperlukan untuk meningkatkan serapan anggaran.
Politikus PDIP itu juga meminta kepada instansi terkait agar lebih fokus untuk lebih menggenjot serapan anggaran. Karena jangan sampai terjebak hanya karena permasalahan administratif yang seharusnya bisa dicari inovasinya.
“Jika serapan anggaran tidak maksimal, yang kasihan itu rakyat karena tidak bisa menikmati hasil APBDnya sendiri,” tutur Samsun.
“Pada intinya, duit ini milik rakyat, pemerintah hanya mengelola untuk kebaikan rakyat juga dan tinggal tergantung pada manajemen pengelolanya di pemerintah daerah. Mana yang manajemen pengelolaannya maksimal sehingga duit rakyat tersebut dapat terserap oleh rakyat secara maksimal,” tutup Samsun.