SAMARINDA : Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain mengatakan dirinya mendukung penuh program Pemerintah Pusat namun dengan beberapa catatan.
Pertama, ia meminta program Pemerintah Pusat tidak dibebankan kepada daerah. Contohnya efisiensi, bukan hanya APBN tapi APBD juga terkena.
“Nah di daerah itu masalahnya beda-beda. Masalah nasional selesaikan nasional karena kami di daerah punya masalah sendiri. Jangan masalah pusat semua dilempar ke daerah,” ujarnya saat ditemui di ruangannya di Kantor DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat Samarinda, Rabu, 26 Februari 2025.
Sani mengaku, dari dulu ia sebenarnya sudah teriak (menyuarakan aspirasi) bahwa Kaltim merupakan penghasil sumber daya alam (SDA) yang besar. Namun pembagiannya lebih besar ke pusat daripada ke daerah.
“Kasih tahu Gubernur Rudy Mas’ud, bukan hanya Gratispol tapi kita tuntut pembagian yang manusiawi antara pusat dengan daerah supaya kita ini lega APBD-nya,” tuturnya kepada para wartawan.
“Efesiensi pusat masih enak. Efisiensi daerah gak makan, gak makan kita. Daerah sampai dipecat-pecat tenaga teknis itu saya menyayangkan. Jadi saya minta apapun program pusat saya dukung selama tidak merugikan daerah,” sambungnya.
Kedua, harus jelas orientasinya kalau efisiensi untuk apa dananya. Contoh akan diapakan dana Rp600 triliun. Jika untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maka laksanakan lah untuk MBG, bukan untuk program lain yang belum jelas.
“Semua program pusat harus terarah. Kalau efisiensi uangnya mau kemana. Jangan diam-diam. Efisiensi agar BPJS gratis, nah saya setuju itu. Efisiensi supaya tidak ada PPN 12 persen saya setuju tuh,” kritiknya.
Politisi Fraksi PKS itu meyakini, masyarakat Indonesia seyogyanya cinta dengan negara ini dan rela berkorban asal jelas untuk siapa berkorbannya.
“Kalau untuk negara tidak masalah. Jangankan uang, lemak ambil kalau mau efisiensi,” candanya.
Sani kembali menegaskan dirinya tidak masalah dengan efisiensi asal tidak merugikan daerah, transparan arahnya dan jelas manfaatnya.
“Kalau ini terlaksana saya dukung sepenuhnya. Kalau merugikan, membebani daerah gak jelas uang mau kemana jangan-jangan dibelikan yang lain. Sebagai wakil daerah saya bersuara, walaupun saya cuma semut ibaratnya,” pungkasnya.