SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyambut positif pelaksanaan Dialog Serantau Borneo Kalimantan (DSBK) XVI yang akan berlangsung pada 17–20 Juni 2025 di Samarinda dan Tenggarong. Kegiatan budaya lintas negara ini melibatkan sastrawan dan seniman dari Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia.
“Yang jelas kita bersyukur Kaltim ditunjuk sebagai tuan rumah DSBK setelah sebelumnya digelar di Brunei. Ini bukti bahwa Kaltim dipercaya secara regional. Maka kita harus mengemas kegiatan ini sebaik mungkin agar menjadi tuan rumah yang berkesan,” ujar Sarkowi, yang juga menjadi salah satu panitia pengarah kegiatan tersebut, Selasa 10 Juni 2025.
Sarkowi mengungkapkan bahwa pada awalnya anggaran untuk DSBK sempat terancam dipangkas karena efisiensi. Namun, setelah pembahasan bersama Sekretaris Daerah Kaltim, akhirnya anggaran dipertahankan demi menjaga nama baik daerah sebagai tuan rumah.
“Tadinya anggaran mau dikurangi, tapi kami sampaikan bahwa efisiensi anggaran harus ada parameternya. Untuk kegiatan berskala internasional seperti DSBK, apalagi sudah ditetapkan jauh-jauh hari, tidak bisa sembarangan dikurangi,” tegasnya.
Menurut Sarkowi, kualitas pelaksanaan menjadi kunci utama. Ia berharap pertemuan budaya ini dapat menjadi pemicu semangat bagi seniman dan sastrawan lokal untuk terus berkarya, terlebih Kaltim kini memiliki instrumen hukum yang mendukung.
“Alhamdulillah kita sudah punya Perda Pemajuan Kebudayaan, dan itu satu-satunya di Indonesia. Perda ini adalah inisiatif pribadi saya, dan sekarang banyak provinsi lain belajar ke Kaltim,” katanya.
Sarkowi menambahkan, untuk mengimplementasikan Perda tersebut secara maksimal, diperlukan peraturan gubernur (Pergub). Ia mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, agar penyusunan Pergub bisa segera diselesaikan.
“Jadi momentumnya sudah tepat, regulasinya segera lengkap, tinggal bagaimana ke depan ini ditindaklanjuti dengan anggaran yang terukur,” terangnya.
Selain itu, Sarkowi juga menyebut dukungan dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang telah menyiapkan dana Rp10 miliar untuk pengembangan sejarah Kutai dan Kaltim. Dana ini, menurutnya, akan dikoordinasikan dengan DKD Kaltim dalam bentuk kolaborasi lintas sektor.
Ia juga menyinggung pentingnya regenerasi budayawan dan sastrawan. Dengan telah terbitnya SK pendirian Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim dan keberadaan program Gratispol, Sarkowi optimistis talenta muda akan mendapat ruang yang lebih besar untuk berkembang.
“Sekarang ISBI sudah ada SK-nya, artinya kepastian itu ada. Jadi ke depan, generasi muda bisa sekolah seni tanpa takut biaya karena didukung Gratispol dari pemerintah provinsi,” pungkasnya.