KUKAR: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyoroti keterbatasan akses pendidikan menengah di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya akibat kondisi geografis yang luas dan sebaran sekolah yang tidak merata.
Salah satu solusi yang tengah dikaji adalah pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka.
“Kalau di Kukar, terutama di Tenggarong, sebenarnya daya tampung sekolah negeri masih mencukupi. Tapi minat masyarakat terhadap sekolah negeri sangat tinggi, dan itu menimbulkan persoalan baru,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa, 10 Juni 2025.
Sarkowi menyebut, meski beberapa sekolah negeri belum terisi penuh terdapat sisa daya tampung sekitar 703 siswa, masyarakat tetap lebih memilih sekolah negeri karena dianggap lebih lengkap fasilitasnya dan terjangkau dari sisi biaya.
Sebaliknya, sekolah swasta meski berkualitas, sering dianggap terlalu mahal.
“Swasta unggulan memang bagus, tapi biayanya tidak sedikit. Itu jadi pertimbangan orang tua. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan sekolah swasta kekurangan siswa,” tegasnya.
Menurut politisi Partai Golkar itu, kondisi geografis Kukar yang sangat luas membuat pemerataan sekolah menjadi tantangan tersendiri.
Bahkan, dalam pembangunan unit sekolah baru, hambatan utama adalah ketersediaan dan legalitas lahan.
“Di Mangkurawang, misalnya, tidak ada tanah hibah. Jadi akhirnya dipilih lokasi di Loa Tebu,” jelasnya.
Namun, Sarkowi mengakui bahwa kondisi ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan.
Banyak siswa yang gagal diterima di sekolah negeri pada tahun sebelumnya masih harus menunggu satu tahun penuh, karena tidak adanya opsi pendidikan alternatif.
Sebagai langkah strategis, Sarkowi mendorong pembangunan SMA Terbuka di Kukar.
Menurutnya, model ini akan sangat relevan bagi daerah dengan keterbatasan geografis dan sosial-ekonomi, di mana siswa sulit mengakses sekolah karena lokasi yang jauh atau harus membantu keluarga mencari nafkah.
“Kalau sekolahnya jauh, ongkos transportasi saja bisa lebih besar dari kebutuhan hidup mereka. Maka kita harus hadir dengan solusi nyata,” tambahnya.
Sarkowi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta partisipasi masyarakat, khususnya dalam menyediakan lahan hibah untuk mempercepat pembangunan sekolah tanpa terhambat persoalan legalitas.