Samarinda – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan ada sekitar 100 ribu tenaga kerja bakal pindah ke Benua Etam pada Juli 2022 mendatang. Hal itu dikatakan Direktur Kawasan Perkotaan, dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Thomas Umbu Pati dalam diskusi “Pemindahan Ibu Kota dan Tinjauan Masa Depan Jakarta dalam Perspektif Pemda se-Jabodetabek” di Jakarta, Senin (23/5/2022).
Menyikapi hal itu, sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Kaltim yang terdiri dari Koordinator Koalisi KOPI-KN Vico Januardhy, Wakil Ketua Majelis Organisasi Daerah Nasional(MODN) Artha Mulya, Sekjen Sorak Nurul Huda, Ketua Kopaslit Baladika Edi Musjayadi, dan Wakil Sekjen IKA Unmul Adlansyah menyampaikan rasa prihatin karena begitu banyak masyarakat luar yang didatangkan. Padahal, Kaltim tercatat sebagai wilayah yang tingkat penganggurannya cukup tinggi.
Di sisi lain, 100 ribu pekerja yang didatangkan adalah jumlah secara garis besar yang dibeberkan Kemendagri. Sementara pembagian kuota dari angka tersebut belum dijelaskan secara terperinci, termasuk fasilitas tempat tinggal para setiap pendatang.
“Pertama ini prihatin. Datangnya 100 ribu tenaga kerja untuk pembangunan IKN ini hanya garis besar untuk datang, kita tidak tahu mereka nantinya tinggal dimana,” kata Wakil Sekjen IKA Unmul Adlansyah dalam konferensi pers di Hotel Mesra Samarinda.
Membangun IKN memang adalah komitmen bersama semua pihak, tetapi skill para tenaga kerja yang didatangkan ke Kaltim menurut Wakil Sekjen IKA Unmul Adlansyah apakah dapat dipertanggungjawabkan? Sebab skill setiap pekerja yang didatangkan itu tidak diterangkan secara jelas oleh Kemendagri.
“Skill dan kemampuan ini harus diterangkan dengan jelas,” imbuhnya.
Adlansyah pun mengatakan, melihat kondisi pengangguran yang tinggi dan keterangan data yang kurang akurat oleh Kemendagri, maka tenaga kerja lokal dari perguruan tinggi hingga swasta akan diperjuangkan untuk mengambil banyak kesempatan berkontribusi dalam pembangunan IKN.
“Ini akan dikawal. Karena kalau tidak, kedatangan para pekerja yang banyak akan terjadi begitu saja,” tegasnya.
Ketua Sorak Kaltim Iwan juga mengkritisi hal yang sama. Ia mempertanyakan job masing-masing dari pekerja yang rencananya akan dipekerjakan untuk pembangunan IKN dan berapa kuota untuk pekerja yang diambil dari lokal.
“Ketika mereka masuk Kaltim, apakah sudah ditentukan posnya masing-masing apa yang harus dikerjakan. Berapa sebenarnya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN, kalau 100 ribu, maka berapa peluang pekerja dari lokal untuk IKN,” ulas Iwan.
Sementara itu, Koordinator KOPI-KN Vico Januardhy mempertanyakan dari setiap dari pekerja luar Pulau Kalimantan yang didatangkan, apakah telah dibekali dengan pengetahuan mengenai kultural atau tidak. Karena jika tidak maka akan memicu timbulnya gesekan kultural.
“Masuknya drastis penuh apakah bertahap atau tidak. Kemudian akan tinggal dimana Balikpapan, PPU atau Samarinda, karena kalau tidak dibekali dengan pengetahuan akan menyebabkan gesekan kultural. Tidak menutup kemungkinan akan ada potensi sosial juga,” katanya.
Sehingga pemerintah pusat diminta dapat mempersiapkan rencana ini secara matang termasuk akomodasi yang jelas dengan melibatkan masyarakat Kaltim. Kemudian berangkat dari persoalan keresahan masyarakat, maka pihaknya akan bersurat ke DPRD Kaltim dan pimpinan otorita IKN.
“Dalam waktu dekat kami akan bersurat dengan DPRD Kaltim dan pimpinan otorita IKN,” urainya.
