SAMARINDA: Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni berharap kader-kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di seluruh desa dan kelurahan di Benua Etam menjadikan posyandu yang ada di masing-masing Rukun Tetangga (RT) sebagai rumah utama penanganan stunting.
Menurutnya, dengan menjadikan posyandu target utama akan lebih terlihat gregetnya apa yang sudah dilakukan sehingga pemerintah daerah tidak hanya berbicara komitmen dan keinginan semata.
“Jika Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan bantuan keuangan spesifik bagi desa kita arahkan untuk program stunting,” kata Yuni, sapaan akrabnya.
Hal itu ia katakan saat Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Kaltim tahun 2024 dengan tujuan percepatan penurunan stunting terintegritasi tahun 2024 dan monev pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (25/6/2024).
Ia pun menyarankan Bappeda Kaltim agar kamus belanja tidak hanya untuk sarana prasarana saja di masing-masing desa. Bahkan, dengan alokasi bantuan kurang lebih Rp75 juta per desa bisa dimasukkan untuk pelatihan kader posyandu.
“‘Jadi, kita harapkan alokasi itu bisa juga mendukung penguatan posyandu,” harapnya.
Ia meminta OPD terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) bisa membahas tentang stunting setiap posyandu ketika Rakor Desa Tingkat Provinsi.
“Saya berharap, ya ada revitalisasi posyandu. Artinya, ketika Rakor Desa ada khusus membahas revitalisasi posyandu. Apa yang bisa dilakukan kabupaten dan kota serta apa yang dilakukan provinsi sesuai dengan kewenangan kita,” jelasnya.
Ia menegaskan, arti penguatan itu lebih kepada peningkatan kualitas kadernya. Untuk itu, agar posyandu bisa aktif diperlukan kepedulian kader. Misal, kadernya diberikan operasional dan pengurus RT juga diberikan operasional.
“Kalau RT tidak melaksanakan fungsi operasionalnya, ya silakan diganti RTnya. Sehingga, penguatan kader posyandu ada kolaborasi dengan RT,” pungkasnya.(*)