JAKARTA: Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menegaskan pembangunan Kaltim tiga tahun ke depan harus disinergikan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini agar memberi pengaruh besar bagi Benua Etam, begitu juga sebaliknya.
“Membangun Kaltim Untuk Nusantara sangat jelas maknanya. Kaltim adalah bagian dari proses pembangunan IKN,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Semangat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mendukung pembangunan IKN dibuktikan melalui komitmen dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) hingga tahun 2026 dengan visi Membangun Kaltim Untuk Nusantara.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu mengaku telah menyampaikan komitmen tersebut kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Oktober 2023 yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah Pemprov Kaltim.
Ia mengungkapkan, Pemprov Kaltim diharapkan mampu mewujudkan peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2024 sesuai arahan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Selanjutnya, pada tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing.
Kemudian pada tahun 2026 dilakukan pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN agar menjadi semakin kuat.
“Semoga, apa yang menjadi rencana pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” harapnya.
Sebagai informasi, delapan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam RPD itu di antaranya peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan juga menjadi prioritas Pemprov Kaltim dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.
“Termasuk peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama wajib menjadi perhatian bersama-sama,” pungkasnya. (*)