JAKARTA : Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP-GPI) Khoirul Amin menyampaikan penolakannya terhadap Surat Edaran Nomor: R-38/Seskab/DKK/03/2023, yang ditandatangani oleh Pramono Anung Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tentang Arahan Terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama.
“Ini adalah kebijakan pemerintah yang menurut saya sangat tidak populis, dan zalim terhadap umat Islam,” kata Khoirul Amin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya Kamis (23/3/2023) malam.
Ia juga mencontohkan, banyak kegiatan yang menimbulkan kerumunan puluhan ribu orang diberi izin dan tidak dilarang, seperti konser musik dan pernikahan anak Presiden Joko Widodo.
“Seluruh rakyat Indonesia bisa lihat, kita dipertontonkan dengan pesta pernikahan anak Presiden Joko Widodo. Dimana puluhan ribu dan mungkin jutaan orang berkumpul, kenapa hal itu tidak dilarang? Giliran umat Islam akan menjalankan buka bersama dilarang?” tanya Amin.
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI). Masa Bakti 2007-2011 itu, juga menyatakan, kebijakan pemerintah tersebut sangat melukai hati umat Islam.
“Selain tidak populis dan zalim, kebijakan pemerintah yang melarang acara buka bersama di bulan Ramadan jelas sangat melukai hati seluruh umat Islam, kita ini mayoritas masak selalu di zalimi,” tegas Amin.
Khoirul Amin yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY). Periode 2005-2008 tersebut juga menyerukan kepada seluruh elemen umat Islam untuk melawan kebijakan yang dianggap zalim tersebut.
“Kepada seluruh ormas Islam dan umat Islam yang ada di Indonesia, kita harus bersatu dan lawan kebijakan zalim ini,” tandas Amin.
“Sebagai Sekjend PP GPI, saya juga menginstruksikan kepada seluruh kader dan Anggota GPI diseluruh Indonesia, untuk menyatakan sikap perlawanan dan penolakan terhadap kebijakan pelarangan Buka Bersama tersebut,” pungkasnya.