JAKARTA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan pengelolaan keuangan selayaknya tidak lagi berbasis fungsi, melainkan berbasis problem solving (pemecahan masalah) atau solusi.
“Karena masalah kita itu lintas fungsi,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan usai menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).
Ia mencontohkan persoalan tambang ilegal yang menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menurutnya tetap harus melibatkan lintas sektor seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan maupun instansi terkait lainnya.
“Kalau pendekatan fungsi, pasti ESDM tidak akan mampu. Maka harus bersinergi dan berkolaborasi,” ucapnya.
Ia menegaskan, ke depan harus ada paradigma berpikir money follow solution atau uang mengikuti penyelesaian masalah (solusi).
“Sehingga masalah bisa diselesaikan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Acara yang digelar BPK RI ini turut dirangkai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) |I Tahun 2023 yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo.
Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu pun sangat mengapresiasi penyampaian LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
“Hasil pemeriksaan terhadap pusat, juga kontribusi kinerja pemerintah daerah,” tuturnya.
Presiden RI Joko Widodo berpesan BPK harus terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.
Jokowi juga mengucapkan selamat kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas predikat wajar tapa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara,” tegasnya.
Untuk itu, Jokowi meminta APBN dan
APBD harus dipergunakan secara baik dan dipertanggungjawabkan secara baik pula.
“Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit pasti diperiksa,” pesannya.
Selain itu, Jokowi turut mengajak semua pihak untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja negara agar lebih tepat sasaran dan nyata mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Tampak hadir, Wapres Ma’ruf Amin, pimpinan BPK RI, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, pimpinan Komisi XI DPR RI, para gubernur/bupati/wali kota dan pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.(*)