BONTANG : Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) Winardi menyoroti lambatnya serapan anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) yang baru mencapai 53 persen.
Ia menjelaskan pencairan dana yang lambat tersebut disebabkan kendala teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Harusnya 70 persen, tapi tertahan di SIPD terkait masalah pencairan. Dari beberapa penjelasan bidang di Dispoparekraf yang menghabiskan dana besar, terlihat hampir semua kegiatan sudah rampung, hanya tersisa beberapa saja,” ungkap Winardi usai rapat kerja dengan Dispoparekraf, Senin (11/11/2024).
Selain itu, Winardi mengapresiasi upaya penambahan anggaran dalam APBD Perubahan dari Rp10 miliar menjadi Rp41 miliar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian ini bukan berarti semua pihak bisa berpuas diri. Masih banyak hal yang perlu dikejar dan diperbaiki dalam hal pengelolaan anggaran.
“Ini pekerjaan yang tidak mudah, dan kita harus bekerja ekstra serta maraton. Meski saya mengapresiasi capaian ini, bukan berarti kita telah berhasil sepenuhnya. Banyak hal yang harus dikoreksi dan diperbaiki untuk ke depannya,” ujarnya.
Winardi juga menekankan pentingnya komunikasi dan pengawasan antara DPRD dan Dispoparekraf guna memastikan anggaran terserap maksimal dan kegiatan berjalan sesuai rencana.
Ia berharap, pada akhir November 2024 ini progres kegiatan fisik dan serapan anggaran Dispoparekraf dapat mencapai target.
“Serapan anggaran itu adalah tolok ukur. Kalau anggaran terserap baik, artinya kegiatan OPD berjalan sesuai rencana. Kami di Komisi B akan lebih ketat mengawasi pelaksanaan anggaran di tahun mendatang,” tegasnya.
Winardi mengajak semua pihak untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama, terutama dalam mencari solusi untuk permasalahan SIPD.
Hal ini ia pandang sangat penting agar anggaran dapat diserap maksimal dan APBD Bontang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Semoga ke depannya, kendala SIPD bisa segera terselesaikan. Kami akan terus mendorong agar serapan anggaran ini bisa optimal,” pungkas Winardi.
Dalam kesempatan tersebut, Winardi menambahkan bahwa Komisi B kini mulai menggelar rapat-rapat langsung di kantor mitra kerja, termasuk Dispoparekraf.
Langkah ini diambil agar pihaknya bisa langsung melihat kondisi di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan di atas kertas.
“Kita perlu turun langsung ke kantor mitra untuk melihat bagaimana realisasi anggaran di lapangan. Dengan begitu, kita bisa memberikan masukan yang lebih tepat sasaran,” tutupnya.(*)