BONTANG : Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyoroti rendahnya serapan APBD Perubahan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini baru mencapai sekitar 49 persen dari total anggaran.
“Dari total 31 OPD yang ada, serapan anggaran fisik dan keuangan keseluruhan baru mencapai sekitar 49 persen. Itu berarti masih ada anggaran sekitar Rp1,6 triliun yang belum terserap,” ungkapnya usai rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang, Senin (11/11/2024).
Hari ini, Komisi B melakukan pertemuan dengan OPD-OPD terkait, mengunjungi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) pada pagi hari dan dilanjutkan dengan kunjungan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) siang harinya.
Rustam juga menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah gangguan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sudah berlangsung sekitar satu bulan terakhir dan berdampak pada keterlambatan pembayaran anggaran.
“Ini bukan hanya masalah di Bontang, tetapi terjadi secara nasional. Semoga segera diperbaiki sehingga pembayaran bisa dilakukan mulai pertengahan hingga akhir Desember, dengan target selesai pada 30 Desember,” jelas Rustam.
Rustam berharap SIPD dapat kembali berfungsi optimal agar pencairan dana bisa dilakukan tepat waktu.
“Ini bukan alasan yang dibuat-buat, tapi realita yang sedang dihadapi. Kami akan memastikan pembayaran yang tertunda dapat ter-cover semuanya sesuai dengan rencana,” tambahnya.
Untuk mengatasi rendahnya serapan anggaran, Rustam mengajak Komisi B, TAPD, dan BPKAD untuk memberikan dukungan kepada OPD yang masih memiliki tingkat serapan rendah. Ia berharap adanya kolaborasi lintas instansi agar target anggaran bisa tercapai sesuai yang direncanakan.
Rustam juga menekankan pentingnya evaluasi atas kinerja OPD, khususnya dalam pelaporan fisik dan keuangan.
“Kami ingin agar OPD yang serapannya rendah bisa mendapatkan perhatian lebih, sehingga anggaran yang sudah disediakan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Rustam menyoroti permasalahan pengelolaan aset di Pelabuhan Lok Tuan yang hingga kini belum diselesaikan PT Laut Bontang Bersinar (LBB) sebagai pengguna aset.
Ia berharap BPKAD segera menyelesaikan kewajiban yang terkait dengan manajemen keuangan dan pemanfaatan aset di pelabuhan tersebut.
“Ini menjadi catatan khusus bagi BPKAD agar memastikan LBB memenuhi kewajibannya sebagai pengguna aset kita di pelabuhan,” tegas Rustam.