Samarinda – Kekosongan kursi ketua DPRD Kaltim berpotensi menjadi problem besar pemerintahan. Kekosongan kursi ini pun menimbulkan keresahan dari Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi Kalimantan Timur (Borneo Kaltim) yang melakukan aksi di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur Senin (5/7/2021).
Borneo mencoba menyuarakan mengenai kekosongan kursi yang akan menimbulkan masalah baru pada pemerintahan yang berjalan.
Aksi turun ke jalan ini merupakan langkah pertama kali yang diambil oleh Borneo Kaltim, dengan latar belakang kekosongan kursi pimpinan akan membuat kerja-kerja kedewanan akan terhambat.
Tugas dan fungsi yang harusnya diambil tidak berjalan optimal dalam memecahkan problem yang ada di tengah masyarakat. Kekosongan ini juga akan menimbulkan indikasi isu sara menjadi alat pemecah belah di Provisnsi Kalimantan Timur.
Borneo Kaltim turun dikoordinatori oleh Dede Hermawan, yang menyatakan aksi ini murni tanpa dorongan elit politik ataupun partai politik yang mendesaknya.
“Karena demi menjaga kondusifitas yang ada dan agar tugas dan fungsi kedewanan dapat berjalan secara maksimal, baik bicara legislasi, aturan, sampai pada proses penganggaran,” ucap Dede tegas saat dihubungi awak media melalui whatsApp, Senin (5/7/2021).
Ia akan terus bersuara dan memantau serta mengawal sejauh mana proses keputusan mengenai krisis kepemimpinan ini akan usai, dan mendesak 55 Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk segera menetapkan kursi nomor satu lembaga legislatif Provinsi Kalimantan Timur.
Sorotan ini juga menjadi analisa Borneo Kaltim bahwa krisis kepemimpinan dengan tidak adanya ketua dalam parlemen menjadi kajian Borneo dalam melihat ada potensi keriuhan masalah isu SARA dalam identitas berbangsa Kaltim.
“Karena beberapa waktu ini ada beberapa statemen dari ormas kedaerahan yang berbicara terkait PAW ketua DPRD dan mereka menolak” tutur Dede.
Indikasi ini yang menjadikan ada peluang ormas-ormas kedaerahan ditunggangi oleh pemangku kepentingan, yang memanfaatkan potensi ini sebagai panggung politik kedepannya.
Pergerakan yang dilakukan Borneo Kaltim ini akan terus dilakukan hingga desakan kursi kepemimpinan DPRD Kaltim terisi.
“Kalau seumpama ini masih tidak diindahkan maka kami akan turun lagi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan massa yang lebih banyak lagi,” tegas Dede.
Desakan Dede bersama Borneo Kaltim merupakan sebuah ketegasan yang didesak kepada DPRD Kaltim untuk melakukan sesuai dengan aturan yang tertera di Undang-Undang MKD, PP 12 Tahun 2012, serta Tata Tertib Nomor 1 DPRD.
“Borneo Kaltim akan tegas menagih janji-janji program yang menjadi tugas dan tanggung jawab ketua terpilih untuk menyelesaikan seluruh problematik yang ada di Provinsi Kaltim,” tutup Dede Hermawan.