SAMARINDA: Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir, buka suara terkait insiden kebakaran Pertamini di Jalan PM Noor, Samarinda pada Senin (16/10/2023) lalu.
Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari mesin pengisian di kios sembako, disebut warga sebagai Pertamini.
Hal itu dianggap meresahkan sebagian warga sebab kebakaran akibat Pertamini bukan kali pertama terjadi.
Sutomo mengungkapkan bahwa, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harus bersinergi dalam hal ini terkait kondisi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nya.
“Sebetulnya itu ranah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, tapi kita harus sejalan dengan Pemkot dimana pemerintah provinsi pun harus memperhatikan SPBU agar pasokan BBM nya cukup untuk seluruh masyarakat,” ungkapnya saat diwawancarai seusai Rapur ke-39 di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (1/11/2023).
“Ketika pasokan SPBU nya cukup, otomatis kan BBM eceran itu tidak perlu ada,” lanjutnya.
Dari pihak Pemkot sendiri, Walikota Samarinda Andi Harun menyatakan kesiapannya untuk segera merilis regulasi baru.
Ini merupakan langkah tegas Pemkot Samarinda terhadap bisnis pertamini ilegal yang menjamur, serta berisiko tinggi.
“Kami lagi menyusun regulasinya tentang tata penyempurnaan,” ungkapnya pada Selasa (17/10/2023) lalu.
Lebih lanjut, pihak Komisi II DPRD Kaltim sendiri sebelumnya telah mengusulkan fuel card atau kartu BBM.
Hal ini dilakukan dalam rangka pengendaliaan konsumsi BBM di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, agar konsumsi BBM bisa tepat guna bagi kendaraan plat Kalimantan Timur atau plat KT.
Menanggapi hal tersebut, Sutomo Jabir menilai hal tersebut langkah yang bagus untuk menertibkan jatah BBM agar warga Samarinda sendiri yang mendapatkannya.
“Itu langkah bagus sebab faktanya banyak pendatang dari luar yang malah mengambil jatah subsidi BBM di Samarinda ini, jadi jatohnya salah sasaran,” jelasnya.
“Dengan adanya kartu BBM nanti kan otomatis terdata, jadi yang menerima pasti warga Samarinda,” lanjutnya.
Sekretaris Fraksi PKB itu berharap hal tersebut bisa direalisasikan agar subsidi BBM ini on point dan mampu menuntaskan permasalahan baik maraknya BBM eceran maupun kemacetan yang panjang akibat antrian SPBU. (*)