Browsing: Rusman Yaqub

“Karena selama ini banyak potensi-potensi desa adat kita di Kaltim tidak mendapatkan pengakuan secara hukum,” kata Rusman.

“Dalam hal perselisihan buruh, kita berharap pemerintah, terutama Disnaker, dapat berperan sebagai fasilitator dan tidak langsung masuk ke ranah hukum perburuhan,” ucapnya saat ditemui usai RDP Program Beasiswa Kaltim tahun 2024, di Gedung E DPRD Provinsi Kaltim, Selasa (19/3/2024).

“Masih terlalu dini untuk menyatakan penurunan yang signifikan karena tahun 2024 masih berlangsung, dan akan ada penyesuaian dalam APBD Perubahan,” ucapnya saat ditemui usai RDP Program Beasiswa Kaltim tahun 2024, di Gedung E DPRD Provinsi Kaltim, Selasa (19/3/2024).

“Bagaimana caranya pemerintah ini bisa memberi perhatian serius untuk para guru, karena siapa lagi kalau bukan guru ini yang menyiapkan kita SDM berkualitas untuk masa depan bangsa,” tutupnya.

“Penyerapan anggaran sampai bulan November belum sampai 80 persen. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pempro) Kaltim segera tutup buku pada bulan Desember 2023,” ungkapnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.

“Ini mestinya menjadi catatan tersendiri, dan kita berharap IPP ke depannya lebih fokus dan terarah karena sudah adanya Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan layanan kepemudaan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (20/11/2023).

“Ini kan hal baru dalam politik, jadi harus ada aturan teknisnya. Misalnya, bagaimana mekanisme izinnya, kapan waktunya, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ungkapnya di Samarinda beberapa waktu lalu.

Awalnya ada 11 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2023, namun satu di antaranya ditunda pembahasannya karena data yang belum lengkap. Raperda tersebut akan dibahas kembali tahun depan

“Kaltim di Pra PON Alhamdulillah atletnya lolos semua. Sehingga tidak ada masalah. Atlet kami yang berangkat ke PON XXI ada sekitar 13 orang saja nantinya,” ujar Rusman Ya’qub beberapa waktu lalu.

Memang seharusnya seperti itu karena selain instruksi pemerintah pusat, juga sudah menjadi keharusan bagi setiap Pemda untuk menjamin 100 persen coverage iuran BPJS warga pra sejahtera