Browsing: Sunarto

“Jangan hanya insan-insan BKKBN yang hadir, tetapi juga ada dinas terkait seperti Dinas kesehatan, DPMPD, Dinas Sosial, DKP3A serta instansi lain, Bankaltimtara maupun pihak swasta karena semua terkait penduduk dan keluarga,” kata Akmal.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah banyak membantu Pemerintah Kota Samarinda dalam menggerakkan program Bangga Kencana di kota Samarinda, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting,” ujar Andi Harun saat sambutan.

“Sudah bagus ini, jajaran Kanwil BKKBN ternyata bisa kreatif karena penyelesaian penurunan stunting tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara biasa. Mudah-mudahan hasilnya bagus, tujuannya bisa tercapai, informasi tentang stunting tersampaikan dengan baik kepada khususnya generasi Z dan generasi Y yang mendominasi persentase jumlah penduduk di Kaltim,” kata Akmal.

“Kami meyakini ketika ibu begitu melahirkan kemudian langsung menggunakan alat kontrasepsi itu akan memberikan kesempatan kepada ibu untuk bisa memberikan ASI eksklusif 6 bulan penuh,” jelas Sunarto Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Kamis (7/3/2024).

“Ini akan terlihat data melalui surveilen data dari kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota, kemudian data ini akan menjadi penting yang ditampilkan, entah data risiko stunting atau kasus stunting,” ujar Sunarto, Kamis (7/3/2024).

“BKKBN tengah fokus pada program-program yang diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kaltim,” ucap Sunarto Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim dalam acara Rembuk Stunting Kota Samarinda, Kamis (7/3/2024).

“Kontrasepsi ini kan untuk 4T, otomatis jika pasutri ini menggunakan kontrasepsi jadi kelahiran, kehamilan yang tidak diinginkan kecil kemungkinan terjadi,” ungkap Sunarto, di Ballroom Lantai II Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, Jumat (1/12/2023).

“Uang yang kami titip ke pemkot DAK Fisik Rp1,8 miliar, dibelanjakan salah satunya untuk laparoskopi. Ada yang Rp30 juta sekian belum di realisasikan. Non fisik Rp5,7 miliar,” ungkap Sunarto, di Ballroom Lantai II Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, Jumat (1/12/2023).

“Harus ada kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, termasuk di daerah yang melibatkan instansi vertikal dan perangkat daerah,” tegasnya.